09 November 2010

SALAHKAH PAK GUBERNUR PERGI SAAT BENCANA DATANG?

Oleh Pompi

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan lawatan ke Jerman (3-6 November 2010) atas undangan Duta Besar Indonesia di Jerman untuk menjadi pembicara pada acara promosi investasi, perdagangan dan pariwisata Indonesia. Perginya IP ke Jerman tersebut dinilai lari dari tanggung jawab ketika masyarakat Mentawai, salahsatu wilayah Provinsi Sumbar, sedang mengalami musibah. Tak kurang Menseskab Sudi Silalahi menyatakan bahwa kepulangan Sang Gubernur akan dihadang sanksi yang besar kecilnya akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga mantan Gubernur Sumbar juga. Anehnya, pada saat ditanya wartawan di Maluku, Pak Menteri juga masih belum menemukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada IP. Beliau hanya mengatakan bahwa IP telah melanggar peraturan perundangan, yaitu pergi ke luar negeri tanpa mendapat ijin dari Presiden.

Namun benarkah IP telah melanggar peraturan perundangan seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri? Peraturan perundangan mana yang dilanggar oleh Sang Gubernur? Benarkah Gubernur, sebagai kepala daerah, berwenang mengatur hal-hal yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, seperti misalnya penanganan bencana alam? Siapakah yang paling bertanggungjawab dalam menangani bencana alam: Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota?

Berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan didasarkan atas 3 (tiga) kriteria, yaitu eksternalitias, akuntabilitas, dan efisiensi.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
Kriteria efisiensi adalah pendekatan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu, PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur pula pembagian kewenangan “penanganan bencana” dan “penanganan pasca bencana”. Kedua kewenangan ini berdasarkan PP tersebut termasuk kewenangan bidang “Pemerintahan Umum” di bawah Sub-bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Lihat Tabel A).

Nah, bencana tsunami di Sumatera Barat tanggal 26 Oktober 12010 yang lalu hanya terjadi di satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Mentawai. Berdasarkan kriteria pembagian kewenangan di atas, baik dari kacamata eksternalitas, akuntabilitas, maupun efisiensi, yang bertanggungjawab penuh dalam menangani bencana tersebut adalah Bupati Mentawai sebagai pimpinan tertinggi kabupaten tersebut. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi sama sekali tidak ikut bertanggungjawab dalam penanganan bencana dan pasca bencana karena memang bencana tsunami tersebut hanya berskala kabupaten. Gubernur, sekali lagi sebagai kepala daerah, tidak mempunyai kewenangan dalam menangani bencana tsunami tersebut karena bencananya bukan berskala provinsi.

Tapi nanti dulu, Gubernur kan mempunyai peran ganda, yaitu disamping sebagai kepala daerah, dia juga sebagai Wakil Pemerintah di Daerah (WPD). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 37 UU 32/2004: “(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan; (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”. Peran ini kemudian dijabarkan dalam PP 19/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Kalau kita terapkan PP tersebut dalam kasus tsunami di Mentawai, Gubernur Sumbar sebagai WPD memang harus ikut bertanggungjawab dalam penanganan bencana dan pasca tsunami karena harus bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1). Jadi keberadaan IP di Sumbar adalah suatu keharusan.

Namun disinilah pokok persoalannya, benarkah Gubernur itu “Wakil” Pemerintah di Daerah? Siapakah WPD itu? Apakah dia pembantu Presiden sebagaimana diatur di Pasal 37 ayat 2 UU 32/2004 sehingga harus bertanggungjawab langsung kepada Presiden? Atau, dengan kata lain, apakah PP 19/2010 tersebut tidak cacat hukum mengingat pengaturan Presiden selaku WPD justru diatur di bawah UU pemerintahan daerah? Sebagai pembantu presiden, apakah WPD sudah diatur sebagai layaknya pembantu Presiden yang lain?

Dalam UUD 1945 beserta amandemennya, pembantu Presiden disebutkan antara lain adalah duta dan konsul (Pasal 13), dewan pertimbangan (Pasal 16), dan menteri-menteri negara (Pasal 17). Tidak satu pasalpun dalam UUD 1945 mengatur tentang Wakil Pemerintah di Daerah sebagai pembantu Presiden, apalagi peran, fungsi, dan tugasnya.

Dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sama sekali juga tidak ditemui peran, fungsi, dan tugas Gubernur selaku WPD. Hal ini wajar karena memang pengaturan WPD bukan domain UU ini. Anehnya, berdasarkan UU 32/2004 yang mestinya hanya mengatur susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tiba-tiba pada Pasal 37 ayat (1) mengatur kedudukan Gubernur sebagai WPD. UU 32/2004 yang seharusnya mengatur hal-hal yang menyangkut manajemen pemerintahan pada daerah otonom telah overbodig dengan mengatur WPD yang sebenarnya adalah kewenangan UUD 1945 dan UU tersendiri di tingkat administrasi negara (bukan daerah).

Kembali ke permasalahan utama, salahkah IP sebagai Gubernur pergi ke Jerman pada saat berlangsungnya penanganan pasca tsunami di Mentawai? Kalau menurut saya IP tidak terlalu salah, mengingat sebagai WPD, taruhlah PP 19/2010 tidak cacat hukum, Gubernur IP sama sekali belum dilantik menjadi WPD sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat 3 PP tersebut. Pelantikan ini mempunyai arti strategis karena disamping sebagai tanda dimulainya tugas yang dibebankan kepadanya (sebagai WPD), juga sekaligus yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan janji dalam menjalankan jabatan tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab IP sebagai WPD belum sepenuhnya melekat pada di IP, sehingga dengan demikian IP belum “sepenuhnya” menjadi wakil pemerintah di Sumbar.

Pelantikan Gubernur sebagai Kepala Daerah memang sudah dilaksanakan di dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbar bebarapa waktu setelah IP dipilih oleh rakyat Sumbar, tapi ini tidak serta merta memposisikan IP sebagai WPD pasca keluarnya PP 19/2010. Artinya, janganlah IP dituntut untuk bertindak sebagai WPD karena memang secara formal dia belum dilantik. Atau dengan kata lain, tidak ada satu pasal peraturan perundangan manapun yang dilanggar oleh IP, sehingga sanksi yang akan diberikan Gamawan Fauzi, kecuali sanksi moral, sulit untuk dijatuhkan kepadanya.

Menurut hemat saya, keberadaan Bupati Mentawai jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada keberadaan Gubernur Sumbar dalam menangani bencana tsunami baru-baru ini. Hal ini sesuai dengan ilosofi dasar kebijakan otonomi daerah di Indonesia: penyelenggaraan otonomi daerah dititikberatkan di Kabupaten/Kota, bukan di Provinsi.

Pelantikan Gubernur sebagai WPD, sebagaimana pelantikan pembantu Presiden yang lain, mestinya dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Negara, yang terpisah dengan pelantikan Gubernur sebagai kepala daerah. Idealnya, pelantikan ini dilaksanakan secara serempak untuk seluruh Gubernur se Indonesia setelah pelantikan Menteri Kabinet yang baru. Apabila ada Gubernur baru yang terpilih hasil Pemilukada, maka dilakukan pelantikan secara individual yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya kedudukan WPD dalam membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pemerintahan kabupaten/kota dan semua instansi vertikal yang ada di wilayah provinsi tersebut, perlu dibuat pengaturan hak, wewenang, dan tanggungjawab “Wakil Pemerintah di Daerah” baik dengan mengamandemen UUD 1945 (penegasan WPD sebagai salahsatu pembantu Presiden), dan mengatur lebih lanjut peran, tugas, dan tanggungjawab WPD dengan suatu Undang-undang yang sejajar dengan UU mengenai pemerintahan daerah.

Dalam pidato 9 direktifnya di Istana Bogor bulan Agustus 2010 yang lalu, salah satu perintah Presiden untuk merevisi PP 19/2010 dalam rangka memperkuat peran Gubernur sebagai WPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah bukanlah solusi yang bagus, karena pada dasarnya PP 19/2010 adalah cacat hukum (atau paling tidak overbodig). Penguatan peran Gubernur akan lebi h tepat dengan cara mengatur secara tegas atas kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab WPD dengan cara mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu, yaitu memasukkan WPD sebagai pembantu Presiden, sekaligus langkah pelurusan kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Jakarta, 05 November 2010

LAMPIRAN

Tabel A
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Berdasarkan PP 38/2007

Bidang : PEMERINTAHAN UMUM
Sub Bidang : Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

b. Penanganan Bencana
Pemerintah : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan penanganan bencana.
Provinsi : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi.
Kab/Kota : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/kota.

c. Penanganan Pasca Bencana
Pemerintah : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana
Provinsi : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi.
Kab/Kota : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota.

1 komentar:

please comments on the article above as long as you like