15 April 2009

Mendagri dan Pemilu: Histori dan Oportunisme

Oleh Syukriy Abdullah

Dalam keseluruhan konstelasi pemerintahan yang dilembagakan sejak orde baru dan dikukuhkan hingga ke era pemerintahan SBY-JK, sulit dibantah bahwa posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah satu strip di atas para menteri yang lain, bahkan bila dibandingkan dengan posisi Menteri Koordinator sekalipun. Ini terjadi karena setiap Peraturan Presiden tentang Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen selalu memberikan porsi kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada Mendagri dibanding menteri yang lain.

Dari sudut tugas pokok dan fungsinya, Mendagri diperlakukan sebagai peletak dasar tertib sosial dan politik yang memungkinkan berlangsungnya semua pekerjaan menteri yang lain. Pembangunan ekonomi dan fisik tak akan berlangsung baik kalau tertib sosial berada dalam suasana chaos. Karena itu, wajar saja kalau Mendagri juga diberi wewenang untuk menggerakkan semua satuan pemerintahan di tingkat bawahnya, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, untuk menciptakan suasana tertib sosial dan politik yang kondusif.

Sampai saat ini, pengamanan teritorial atau kewilayahan merupakan tugas militer. Dengan sendirinya, kursi Mendagri selalu menjadi barometer capaian karier dan idaman para petinggi militer. Karena itu pula, setiap presiden, tak terkecuali Presiden SBY, selalu menjaga aura ini dengan cara memberikan kursi Mendagri kepada figur jenderal dengan kualifikasi sangat eksepsional. Memberi kursi Mendagri kepada jenderal kelas dua dapat merusak aura esprit de’corps di kalangan petinggi militer.

Jenderal (dengan empat bintang emas di bahunya) Amirmachmud adalah profil petinggi militer yang hingga sekarang masih tetap dianggap sebagai Mendagri paling dingin, tegas (untuk tidak mengatakan bertangan besi), tapi sangat correct. Tak satupun peristiwa yang bisa lolos dari perhatiannya. Untuk itu, dia selalu menuntut agar para pejabat Eselon I yang membantunya juga memiliki kemampuan khusus yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Setelah era tangan besi, mantan gubernur Jawa Tengah, yakni Supardjo Rustam ditunjuk menjadi Mendagri. Sekalipun memiliki prinsip, dia terkesan lebih sejuk dibanding pendahulunya. Dan karena itu, jajaran Depdagri mengenangnya sebagai Mendagri yang humanis. Setelah itu, Jenderal Rudini (juga penyandang empat bintang emas) dicatat sebagai Mendagri yang paling cerdas dengan pikiran yang sangat cemerlang. Di zaman dia, Depdagri berani mengeluarkan gagasan untuk merampingkan tubuh bongsor pemerintah provinsi dengan jalan mereduksi kewenangan provinsi hanya sebagai daerah administratif. Dan, di era Rudini juga negeri ini memiliki STPDN. Setelah Rudini, Depdagri dipimpin oleh Jogie SM, mantan gubernur Jawa Barat, yang dicatat sebagai Mendagri yang rajin mencari solusi kreatif sambil tetap humoris, diikuti oleh Jenderal Hartono, mantan Kasad dan mantan Menteri Penerangan, yang tidak meninggalkan banyak catatan karena berkuasa tak lebih dari tiga bulan.

Setelah orde baru, Presiden Habibie mempercayakan kursi Mendagri kepada mantan Kasospol ABRI Letnan Jenderal Syarwan Hamid. Dia adalah Mendagri pertama era reformasi dan merupakan Mendagri pertama yang ditugaskan untuk menyempurnakan paket UU bidang politik dan pemerintahan. Hasil kerjanya, yang ketika itu dibantu oleh Dirjen PUOD Prof. Ryaas Rasyid, dapat dirasakan melalui ratifikasi UU pemerintahan daerah dan keuangan daerah yang bernuansa sangat desentralistik, yakni UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama dalam sejarah republik tercinta ini.

Setelah era Syarwan Hamid, citra Mendagri seolah mengalami erosi, karena tiba-tiba Presiden Gus Dur justru mendudukkan Suryadi Soedirdja, mantan Gubernur DKI Jaya, sebagai Mendagri. Hampir tak ada catatan berarti yang bisa dikenang dari dia, kecuali mengatakan bahwa dia beruntung pernah jadi Mendagri. Yang lebih aneh lagi adalah kebijakan mantan Presiden Megawati, yang memasang Hari Sabarno, mantan Wakil Ketua MPR Fraksi TNI-Polri, sebagai Mendagri. Kini, dia banyak dibicarakan media massa sehubungan dengan masalah Damkar Gate dan Upah Pungut Gate dan dikenang sebagai Mendagri yang rajin mengumpulkan gelar, mulai dari Dr. H.C, MM dan MBA.

Agaknya, ada tradisi baru, untuk tidak mengatakan kealpaan, yang diawali oleh Presiden Gus Dur, yang kemudian diikuti oleh Presiden Megawati, ternyata juga dilakukan oleh Presiden SBY. Sekalipun tidak bisa diklaim sebagai prosedur baku, di zaman orde baru, para calon kandidat Mendagri sering dipilih di antara para petinggi tentara yang pernah menjabat sebagai Pangdam. Ini diperlukan sebagai syarat utama, karena tugas utama Mendagri berkaitan dengan persoalan regional. Harus diingat bahwa Pangdam adalah jenderal dua bintang yang bertindak sebagai penguasa teritorial.

Kita paham bahwa Mendagri pertama era SBY-JK adalah Letnan Jenderal M. Ma’ruf. Tapi, ternyata M. Ma’ruf tidak pernah jadi Pangdam, sehingga kita tidak paham apakah kualifikasinya setara dengan kualifikasi Subagyo HS dan Wiranto. Memang dia pernah menjabat sebagai Kasospol, tapi dengan kinerja yang tidak setanding dengan kualifikasi Harsudiono Hartas. Di antara para petinggi militer, dia juga tidak dianggap sebagai jenderal pemikir, seumpama Lt. Jend. Sayidiman. Namun, pada usia yang tidak muda lagi, 63 tahun, dia toh akhirnya dilantik SBY sebagai Mendagri.

Beban kerja yang sangat tinggi mungkin telah menjadi salah satu sebab yang membuat M. Ma’ruf jatuh sakit dan akhirnya harus berhenti di tengah jalan. M. Ma’ruf adalah Mendagri yang membidani lahirnya PP No. 37 tahun 2007 yang kontroversial, yang mengatur kedudukan keuangan DPRD. Di kalangan anggota DPRD 2004-2009, dia “dikenang” sebagai Mendagri yang “menjebak” mereka karena akhirnya mereka harus mengembalikan uang insentif yang terlanjur diterima sesuai PP tersebut.

Aneh bin ajaib, kealpaan yang sama dilakukan SBY untuk kali yang kedua. Kursi yang ditinggalkan M. Ma’ruf justru diberikan kepada jenderal dua bintang, Mardiyanto. Sekalipun pernah jadi Pangdam dan menjabat sebagai gubernur selama 9 tahun, sebagai Mendagri dia terkesan kurang cekatan. Ada yang bilang dia kalah cerdas dibanding Syarwan Hamid. Sebagai pembantu presiden yang bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan pemilu yang aman, jujur dan adil, Mardiyanto juga tidak menunjukkan kesan sebagai prajurit lapangan yang tangkas, seperti halnya Jenderal Hartono. Sama dengan Suryadi Soedirdja, dia hanya beruntung bisa jadi Mendagri.

Mendagri dan Pemilu 2009
Kini kita harus menghadapi berbagai kemungkinan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu yang tinggal sehari lagi. Untuk bisa menilai kinerja Mardiyanto secara terukur, sejumlah indikator perlu kita uraikan. Pertama, kita paham bahwa Mendagri adalah pejabat yang bertanggungjawab menyusun data kependudukan, yang kemudian digunakan KPU sebagai dasar untuk menyusun DPS dan DPT. Melalui kasus Pilkada Jawa Timur, kita mengetahui bahwa kebenaran DPT, termasuk di banyak daerah lainnya, masih jauh dari sempurna, bahkan hingga awal April ini. Media massa dan publik cenderung menyudutkan KPU atas kekeliruan DPT ini. Lantas, di mana posisi Mendagri?

Bila tidak segera dibenahi, persoalan manipulasi DPT bisa berujung pada konflik fisik di lapangan. Ekses yang ditimbulkannya adalah ranah kewenangan Mendagri. Hingga saat tulisan ini disusun, Mardiyanto tidak terlihat proaktif untuk menjalin kerjasama dengan KPU dan tidak pula menggerakkan Pemda untuk segera membantu KPUD membenahi DPT. Dia seolah ingin menyampaikan pesan bahwa masalah DPT adalah ranah kewenangan KPU, bukan Depdagri. Titik.

Kedua, sebagai Mendagri, Rudini, bukanlah tipe yes man. Berbagai kebijakan mantan Presiden Soeharto seringkali dikoreksinya. Tapi toh ketika Pemilu 1992 dlakukan, dengan loyalitas penuh Rudini menjalankan segala tanggungjawabnya secara prima. Satu tahun sebelum pemilu 1992 berlangsung, dia mengeluarkan edaran melarang kepala daerah melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL), sambil minta maaf kepada publik karena harus sabar menghadapi kemacetan dan rusaknya estetika kota akibat keberadaan PKL tersebut. Ketika ditanya wartawan kenapa dia menerbitkan edaran itu, dengan enteng dia menjawab bahwa salah satu tema kampanye yang akan dijual Golkar dalam pemilu adalah penciptaan lapangan kerja. Dan lapangan kerja, seburuk apapun itu, yang paling nyata bagi publik kala itu adalah menjadi PKL.

Mestinya, Mardiyanto belajar dari Rudini. Ketika pemerintahan SBY menjual janji penciptaan lapangan kerja, sepanjang tahun 2008 yang lalu para kepala daerah justru rame-rame mengeskalasi penggusuran PKL. Bagi masyarakat umum, lapangan kerja apa yang bisa dijanjikan manakala yang ada saja harus digusur? Mardiyanto seolah ingin menunjukkan Mendagri memiliki pandangan sendiri, sepertinya ingin mengatakan bahwa meski SBY berkampanye tentang lapangan kerja, faktanya para pendengarnya justru kehilangan pekerjaan yang mereka miliki.

Ketiga adalah indikator tentang bencana alam. Yang paling anyar adalah bencana Situ Gintung. Koordinasi evakuasi korban dan tindak lanjut penanganan pascabencana adalah bagian dari kewenangan Mendagri. Tapi dalam kasus Situ Gintung, Mardiyanto terkesan lelet dan bahkan jauh dari peduli. Presiden SBY buru-buru datang ke lokasi, seperti halnya Wakil Presiden JK, untuk menjenguk langsung masyarakat korban. Alih-alih mendapat pujian, media massa malah menuduh SBY seolah turis bencana yang peduli bukan pada nasib korban tapi justru berkampanye secara terselubung. Terhadap inipun Mardiyanto terkesan hampir tak ambil pusing.

Keempat adalah soal kemungkinan tingginya angka Golput. Sebagai pemegang otoritas tertinggi atas pelaksanaan Pilkada, Mendagri Mardiyanto sangat paham bahwa angka Golput dalam Pilkada Jawa Barat hampir mencapai 38%. Mungkin betul bahwa tingginya angka ini tidak terlepas dari fakta jengahnya masyarakat terhadap perilaku partai politik dan para calegnya. Namun sejelek apapun citra parpol dan caleg, adalah tugas Mendagri untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu. Angka partisipasi pemilih yang rendah pasti berimbas pada kinerja legislatif, baik di pusat maupun daerah. Lebih dari itu, angka Golput yang tinggi juga akan menurunkan citra presiden terpilih. Di sini kita patut bertanya apa yang sudah dilakukan Mendagri Mardiyanto dalam mengurangi kemungkinan Golput dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mendatang?

Kita tak bisa menjawab ini, kecuali menduga jangan-jangan Mendagri Mardiyanto malah tak memikirkan semua itu. Dia malah memusatkan energi terakhir-nya untuk urusan lain-lain yang dipandang lebih urgent. Misalnya, bongkar-pasang pejabat Eselon I, dengan target utama mengganti Sekjen. Agaknya, Presiden SBY paham bahwa ada udang yang nyelip di balik batu. Karena itu, melalui Surat Edaran Menteri Sekretaris Kabinet, yang ditandatangani oleh Sudi Silalahi, SBY memberi arahan kepada semua menteri agar tidak mengganti pejabat Eselon I sampai dengan usainya pemilu. Bagi SBY pemilu adalah taruhan, bukan untuk dirinya, tapi untuk keberlanjutan pemerintahan, siapapun pemenang pemilu itu nantinya. Tapi bagi Mardiyanto, pemilu mungkin cuma selingan, karena keamanan jabatannya selaku Mendagri, mungkin pula lebih terjamin kalau pemenang pemilu nanti justru bukan SBY.

Jabatan Mendagri memang sangat strategis. Setiap menjelang Pemilu selalu ada skenario yang disiapkan, tak terkecuali di jaman reformasi ini. Sebagai Pembantu Presiden, Mendagri seyogyanya menunjukkan loyalitasnya dengan mendukung setiap kebijakan Presiden, meskipun secara politik berseberangan dengan kepentingan pribadinya. Seorang Mendagri haruslah mampu meniti buih agar tidak terperangkap dalam jebakan yang telah menjerat banyak orang sebelumnya. Kadangkala tebang pilih dapat memerangkap siapa saja. Seseorang yang oportunis yang beruntung menjadi Mendagri tentu memiliki transaction costs yang sangat besar dalam situasi menjelang, selama dan pasca-Pemilu.

Sumber: http://Jakartapress .com, Selasa, 07/04/2009

*) Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Akt., Ph.D Cand. adalah mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

0 comments:

Poskan Komentar

please comments on the article above as long as you like