12 November 2008

RE-ORIENTASI TUGAS-TUGAS KPK

Oleh: DR Soepomo Prodjoharjono, MSc, Akt.

I.Pendahuluan

Sebagai suatu lembaga independen di bidang pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lebih populer dengan singkatan KPK, sudah banyak berperan dalam membongkar korupsi di Indonesia. Banyak pejabat publik yang sudah diajukan ke pengadilan di negeri ini dan divonis cukup berat. Dan sampai saat ini, kiprah KPK dalam memberantas korupsi sangat luar biasa. Satu persatu pejabat baik di tingkat Pusat maupun Daerah dipanggil KPK, baik sebagai narasumber, saksi, atau sebagai tersangka. Bahkan beberapa tersangka koruptor yang sebelumnya diperiksa oleh fihak kejaksaan kemudian pemeriksaannya diambil alih oleh KPK.

Kesuksesan KPK tersebut dapat tercapai karena disamping Pimpinan KPK dan jajarannya mempunyai komitmen tinggi, KPK juga dibekali senjata yang sangat ampuh. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf diatas, KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani oleh fihak kepolisian maupun kejaksaan. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 8 ayat (2) UU 30/2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK berwenang juga untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan (Sekretariat Negara, 2003). Pasal ini bermakna bahwa KPK sengaja dibentuk sebagai lembaga benchmark bagi lembaga penyidik dan penuntut yang telah ada dalam memerangi korupsi, sehingga kapasitas kedua institusi ini diharapkan akan terpacu untuk memperbaiki diri. Kalau memang demikian settingnya, penulis meragukan hasilnya karena sebagai lembaga benchmark KPK dibekali power yang luar biasa besar yang tidak dimiliki lembaga yang akan dibenchmark. Dalam hal ini KPK sengaja diposisikan sebagai lembaga superior dari kedua institusi hukum ini yang didirikan sesuai dengan UUD 1945, dan yang eksis sejak berdirinya Republik Indonesia. Kalau 3 (tiga) institusi ini berjalan bersama, KPK jelas akan sebagai pemenang dan 2 (dua) institusi lainnya yang sudah eksis lebih dulu tetap tidak akan berdaya sampai kapanpun.

Padahal jika lembaga kepolisian dan kejaksaan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pertanyaannya adalah SIAPA yang seharusnya disalahkan: lembaganya atau oknumnya yang tidak becus -misalnya akibat adanya suap atau adanya mafia peradilan- dalam memaket suatu perkara korupsi? Mengapa waktu itu para penyelenggara negara yang reformis tidak berfikir untuk memperbaiki sumber daya manusia (hakim, polisi, atau jaksa) pada lembaga-lembaga peradilan, dan bukan ”melecehkan” kelembagaannya, sebagai target utama pemberantasan korupsi.


Tulisan ini disusun untuk memberikan wacana baru dalam memberantas korupsi agar lebih efektif dan efisien melalui kelembagaan KPK beserta kewenangannya yang sangat besar. Harapan penulis, dengan Reposisi KPK yang menjadi topik tulisan ini korupsi di bumi Indonesia dapat segera diminimalisir, atau bahkan dihilangkan, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

II. Konsep Dasar Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara umum ”korupsi” dapat didefinisikan sebagai:

a. perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; dan/atau

b. perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan definisi tersebut, kita semua sepakat bahwa dewasa ini praktek korupsi semakin meluas ke semua sendi kenegaraan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Masyarakat menaruh harapan besar dalam penegakan hukum yang adil dan benar, kepastian hukum yang sama kepada semua warga negara, pemberantasan korupsi, dan tertibnya administrasi pemerintahan. Oleh karena itu pemberantasan korupsi harus dilaksanakan dengan serius berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang jelas, yang selanjutnya dijabarkan dalam langkah stratejik yang lebih konkrit.

Konsep dasar Pertama yang penulis tawarkan, yang sebenarnya juga sudah dilansir oleh para pemikir-pemikir anti-korupsi yang lain, adalah

”Korupsi dapat diberantas kalau ada komitmen dari para Penyelenggara Negara”

Berdasarkan UU 28/1999, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain meliputi :

a. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (Presiden, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Anggota BPK, Ketua Mahkamah Agung, dan sebagainya);

b. Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota;

c. Hakim;

d. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan

e. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberantasan korupsi diharapkan dapat segera terwujud kalau ada komitmen dari semua penyelenggara negara tersebut diatas, dan tentu saja disertai dengan pemberian contoh atau keteladanan untuk tidak berlaku korup. Tanpa ada komitmen yang kuat, praktek korupsi akan tetap eksis di strata atas, menengah, dan bawah, sampai kapanpun.

Sejalan dengan pemikiran ini, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (Antara News, Juli 2007) menyatakan bahwa jika ingin pemberantasan korupsi berjalan maksimal, maka pola yang diterapkan selama ini harus dirombak total, yaitu dimulai dengan penataan kembali birokrasi, penegakan hukum atau law arrangement, dan konsensus nasional lintas lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Tudhoyono harus tampil langsung sebagai pemimpin dalam gerakan pemberantasan korupsi, yang diikuti dengan represi menyeluruh (terhadap koruptor) dengan pendekatan top down (dari atas ke bawah) bukan bottom up (dari bawah ke atas).

Dewasa ini Pemerintah sering mendengungkan adanya reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan pembenahan sistemik daripada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut para pakar manajemen publik modern (New Public Management; Reinventing Government), sebaik apapun sistem yang akan diterapkan, tidak akan menghapus praktek korupsi karena korupsi lebih disebabkan pada moral dan/atau kebiasaan (behave), sehingga perubahan sistem akan memunculkan bentuk lain korupsi.

Konsep dasar Kedua yang penulis tawarkan adalah

“Kalau penegak hukum jujur dan tegas, masyarakat enggan melakukan tindak pidana apapun, termasuk korupsi”

Perilaku korupsi semakin berkembang pesat sejak dekade terakhir yang melibatkan hampir seluruh masyarakat, dari lapisan atas sampai dengan masyarakat yang terbawah. Tidak ada hari tanpa korulsi. Kalau kita amati, pesatnya perkembangan korupsi ini lebih diakibatkan oleh pembenaran atau kebiasaan melakukan pemberian tips atau uang lelah kepada para penyelenggara negara yang lama-lama menjadi sesuatu yang diharapkan. Pameo “tanpa uang ekstra jangan harap urusan selesai” bukan lagi sesuatu yang memalukan, sehingga praktek sogok menyogok dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kecil sering dipakai sebagai alasan pembenaran terjadinya sogok dan suap tersebut.

Perilaku semacam ini akan semakin merusak sendi-sendi kenegaraan apabila yang melakukan adalah para pemberi ijin dan penegak hukum (hakim, jaksa, dan/atau polisi), dimana posisi masyarakat, baik yang korup atau tidak, dalam posisi sangat lemah di hadapan para penegak hukum tersebut. Hukum akan diinjak-injak dengan mudah dan rakus tanpa memikirkan dampak selanjutnya. Contoh-contoh yang sudah membudaya dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Mafia peradilan yang bukan rahasia umum lagi merajalela baik di tingkat peradilan negeri, peradilan tinggi, maupun tingkat kasasi, sehingga perkara dapat diperjual-belikan. Putusan dapat dinegosiasikan asal sesuai dengan kesepakatan antara hakim, kejaksaan, advokat/pengacara, dan kepolisian. Biasanya pengacara berperan sebagai penghubung antara oknum jaksa, hakim, dan/atau kepolisian dengan tersangka.

b. Penyelesaian di tempat terhadap pelanggar lalu lintas (pelanggaran rambu LL, kelebihan muatan, dan sebagainya) oleh oknum polisi. Hal ini ditengarai sudah menjadi sistemik yang melibatkan pejabat kepolisian setempat.

c. Penahanan tersangka korupsi dengan mudah direkayasa agar bebas dengan alasan sakit sehingga tersangka dapat menghirup hawa segar.

Konsep dasar Ketiga yang penulis tawarkan adalah

“Kalau kita bisa merubah mindset korup para penyelenggara negara dan PNS, kita bisa mencegah perilaku korup”

Konsep ini sangat berhubungan dengan konsep dasar pertama, karena diharapkan pemberian contoh dan keteladanan para penyelenggara negara akan membuat sungkan para pelaksana kebijakan dilapisan bawahnya. Sosialisasi mengenai pengaruh korupsi yang sangat dahsyat dalam jangka panjang harus lebih sering didengungkan kepada aparat negara, termasuk aparat penegak hukum. Perilaku pegawai negeri yang selalu ingin cepat kaya harus diubah karena hal ini menjadi faktor utama untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

III. KPK Sebagai Tumpuan Harapan Masyarakat

KPK adalah produk penyelenggara negara di era reformasi yang melihat bahwa dalam menangani korupsi hukum dirasa tidak menerapkan prinsip keadilan dan ketidak-berfihakan kepada masyarakat banyak. Atau dengan kata lain, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU, KPK dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang tentang KPK yang dituangkan dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 3 UU 30/2002 dikatakan KPK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pimpinan KPK juga diposisikan sebagai pejabat negara (Pasal 21 ayat (3) UU 30/2002). Dengan dasar ini, KPK diciptakan sebagai suatu lembaga di dalam negara, tetapi bertanggungjawab langsung kepada publik melalui 3 (tiga) lembaga negara sekaligus, yaitu Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 15 huruf c dan Pasal 20 ayat (1) UU 30/2002).

Kalau melihat isi Pasal 6 UU 30/2003 (Sekretariat Negara, 2002), KPK mempunyai tugas yang meliputi:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas-tugas diatas dilaksanakan oleh KPK disertai kewenangan yang sangat tidak terbatas yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (Lihat Lampiran A). Saat ini, peran KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi hanya terbatas, yaitu tindak pidana korupsi dengan kriteria sebagai berikut:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Intinya, KPK lebih memainkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi daripada fungsi pencegahan maupun pengawasan penegak hukum.

Dari 3 (tiga) kriteria diatas, kelihatannya KPK lebih menitikberatkan pada fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi pada butir b. dan butir c., yaitu korupsi yang meresahkan masyarakat dan korupsi diatas Rp. 1 milyar. Meskipun demikian, pada prakteknya KPK belum dapat menjangkau ke seluruh penyelenggara negara yang terindikasikan korupsi sebagaimana butir b. dan c. diatas. Menurut pernyataan salah satu Pimpinan KPK, KPK hanya menemukan 6.213 kasus yang berindikasi korupsi dari 19.901 kasus yang diadukan ke KPK per Juni 2007 (Koran Tempo, Juni 2007). Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa KPK menangani korupsi dengan sistem tebang pilih.

Disamping itu, kalau kewenangan KPK yang berpretensi sebagai lembaga super power tersebut diaplikasikan secara langsung kepada para pelaku tindak pidana korupsi, maka kemungkinan besar akan menimbulkan rasa apatisme di kalangan kejaksaan dan kepolisian karena ada ’konkurensi” dari lembaga super power. Hal ini selanjutnya berimplikasi timbulnya kecemburuan sosial karena tingkat kesejahteraan staf lembaga KPK yang jauh lebih baik daripada kedua lembaga peradilan tersebut. Disamping itu, mengejar seluruh pelaku korupsi (meskipun terbatas hanya untuk kasus-kasus korupsi diatas Rp 1 milyar saja) dari tingkat pusat sampai daerah adalah suatu kemustahilan karena sumber daya manusia di KPK yang terbatas.

Oleh karena itu, guna menghindari implikasi negatif terhadap kedua lembaga peradilan tersebut, perlu adanya langkah reposisi KPK dalam menjalankan perannya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu merubah dari ”pemain” (player) menjadi ”ombudsman” bidang peradilan.

IV. Reposisi KPK Sebagai Lembaga Ombudsman di Bidang Peradilan

Fakta di KPK menunjukkan bahwa jumlah hakim, polisi, atau jaksa yang diseret oleh KPK hanya sebagian kecil kalau dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan para pnyelenggara negara (Website KPK, Juni 2007). Kalau strateji ini terus dipelihara, penulis ragu apakah usaha pemberantasan korupsi di Indonesia dapat mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Fakta ini didukung dengan kenyataan bahwa:

a. jumlah kasus korupsi yang belum diselesaikan masih cukup banyak

b. jumlah kasus korupsi yang teridentifikasi tapi belum ditindak lanjuti, terutama yang terjadi di Daerah, semakin banyak. Banyak kasus korupsi di daerah yang cenderung dipeti-eskan.

c. Jumlah sumber daya manusia KPK tidak bertambah secara signifikan.

Dengan kondisi semacam itu, pekerjaan rumah di KPK bukannya berkurang namun bahkan sebaliknya, akan menumpuk dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, agar pemberantasan korupsi dapat segera terlihat hasilnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, penulis menawarkan strateji baru bagi KPK, yaitu Reposisi KPK, sebagai berikut:

a. KPK harus mengundurkan diri (withdrawing) dari peran Pemain (player). Artinya, KPK tidak lagi berkonsentrasi pada fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peran ini sebaiknya dikembalikan kepada kejaksaan dan kepolisian secara utuh dengan 2 (dua) tujuan utama: (1) mengembalikan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana kepada kepolisian dan kejaksaan, karena memang untuk itulah kedua lembaga itu dibentuk; dan (2) mengembalikan kewibawaan dan citra lembaga kepolisian dan kejaksaan di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11 huruf a. UU 30/2002. Dengan demikian KPK lebih berkonsentrasi pada adanya indikasi KKN di jajaran peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pengacara, baik di lingkungan sipil maupun lingkungan militer.

b. Peran KPK lebih terfokus pada 2 (dua) hal: (1) dalam peran represif dengan memposisikan KPK sebagai lembaga pengawas (ombudsman) di bidang penegakan hukum; dan (2) dalam peran preventif dengan memposisikan KPK sebagai lembaga pencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan tugas KPK yang tertuang pada Pasal 6 huruf d. UU 30/2002, dan kewenangan yang dimiliki KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 30/2002. dengan demikian KPK harus melaksanakan intensifikasi pada penyelenggaraan program pendidikan anti-korupsi pada setiap jenjang pendidikan dan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melakukan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat umum.

c. Disamping itu, KPK juga harus meningkatkan monitoring dan evaluasi sistem pemerintahan yang berlaku sekarang secara terus menerus, sesuai dengan amanat Pasal 14 UU 30/2002. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini nantinya digunakan sebagai dasar kepada Pemerintah dalam membenahi sistem pemerintahan yang dirasa ada peluang terhadap adanya tindakan korupsi.

Perlu disampaikan disini bahwa yang dimaksud dengan para penegak hukum yang akan menjadi subyek KPK adalah:

a. Di jajaran peradilan sipil:

- Hakim Agung, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri, dan hakim pengadilan agama

- Jaksa Agung, jaksa tinggi, jaksa negeri

- Aparat kepolisian

- Advokat, pengacara, atau lembaga bantuan hukum

b. Di jajaran peradilan militer:

- Hakim Militer

- Oditur militer

- Aparat kepolisian militer (POM-TNI, Provoost)

- Advokat, pengacara, atau lembaga bantuan hukum

Mengingat bahwa lembaga penegak hukum sebagaimana tersebut diatas mempunyai jaringan organisasi yang terbentang dari Pusat sampai ke daerah, maka organisasi KPK pun harus menyesuaikan. Hal ini kiranya tidak bertentangan dengan amanat Pasal 19 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

KPK tidak secara langsung menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di masyarakat. Mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh para pejabat negara dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan. KPK lebih berkonsentrasi dalam pengawasan jalannya peradilan, apakah suatu penyelesaian perkara, tidak hanya kasus korupsi saja, baik di kepolisian, kejaksaan, dan/atau di pengadilan mempunyai aroma KKN atau tidak.

Sumber informasi awal sangat mudah didapat, yang umumnya berasal dari para pencari keadilan. Banyak kasus ketidak puasan tersangka kasus-kasus pidana yang tidak puas dengan putusan hakim padahal sudah membayar uang yang cukup banyak guna meringankan putusan pengadilan.

V. Dukungan Operasional

Dalam memberantas korupsi, KPK tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, slogan ”Bersama Kita Bisa” benar-benar akan mudah diwujudkan kalau ada Komitmen yang tinggi dari para Penyelenggara Negara. Konkritnya, Agar mekanisme Reposisi KPK dapat dilaksanakan secara maksimal, KPK memerlukan dukungan dari para penyelenggara negara terkait dengan membuat ”Surat Pernyataan Komitmen dan Dukungan Gerakan Anti-Korupsi” yang ditujukan kepada Presiden (selaku Kepala Negara). Para penyelenggara Negara yang harus membuat Surat tersebut setidak-tidaknya adalah:

a. Pimpinan DPR-RI

b. Kepala BPK-RI

c. Ketua Mahkamah Agung - RI

d. Panglima TNI

e. Kejaksaan Agung

f. Kepala POLRI

g. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & Menteri Dalam Negeri

h. Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dengan berpegangan pada Surat Komitmen tersebut, secara otomatis mempunyai kekuatan untuk memantau (dan bila perlu menyelidiki, memeriksa, dan menuntut) para Penyelenggara Negara tersebut.

VI. Saran, Kesimpulan, Dan Harapan Ke Depan

Korupsi dapat diberantas dengan efisien dan efektif kalau Pemerintah mempunyai konsep dasar pemberantasan korupsi yang jelas. Konsep dasar yang penulis sarankan sebagai landasan strateji Pemerintah adalah (1) Komitmen yang tinggi dari para Penyelenggara Negara merupakan titik awal pemberantasan korupsi; (2) Penegak hukum harus jujur dan tegas akan membuat masyarakat jera melakukan tindak pidana, termasuk korupsi; dan (3) Mindset korup para Penyelenggara Negara, pejabat negara, dan PNS harus dihapus sehingga Pemerintah dapat mencegah perilaku korup.

KPK, sebagai lembaga yang berdasarkan UU 30/2002 dibekali dengan senjata kewenangan yang sangat besar, akan dapat sukses melakukan pemberantasan korupsi kalau pola pemberantasan korupsi diubah dari KPK sebagai Pemain (menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi secara langsung) menjadi ombudsman bidang peradilan. Dengan strateji baru ini, KPK akan lebih efisien dan efektif dalam memerangi korupsi karena hanya menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi di lingkungan peradilan saja (hakim, jaksa, polisi, pengacara, baik sipil maupun militer) tanpa harus menangani korupsi secara langsung yang menimbulkan kesan tebang pilih.

Disamping itu, sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK harus meningkatkan program dan kegiatan sosialisasi anti-korupsi dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap sistem pemerintahan yang dipakai agar KPK dapat memberikan saran-saran perbaikan.

Dalam memberantas korupsi, KPK tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, slogan ”Bersama Kita Bisa” untuk memberantas korupsi akan mudah diwujudkan kalau ada Komitmen yang tinggi dari para Penyelenggara Negara.

Dengan kerangka pikir sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini, diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat segera dihilangkan dari muka bumi Indonesia. Diharapkan pula penyelenggaraan negara akan lebih baik lagi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance, yang hasil akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

1 komentar:

  1. Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
    salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

    BalasHapus

please comments on the article above as long as you like