09 November 2008

HUBUNGAN ANTARA UU 32/2004 & UU 33/2004

Oleh: DR Soepomo Prodjoharjono, MSc, Akt.

1. PENDAHULUAN
Reformasi di bidang pemerintahan dewasa ini dalam tata pemerintahan sering dianggap sebagai debirokratisasi murni. Banyak hal yang menyangkut pelaksanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dianggap merupakan hal yang harus dikurangi sejauh mungkin atau bahkan dihapuskan sama sekali, dan dirubah menjadi berdasar mekanisme perekonomian pasar bebas (free market), atau yang populer disebut liberalisme. Perdebatan mengenai mana yang lebih baik, apakah pemerintahan yang liberal atau pemerintahan yang sosialis tak pernah selesai. Semuanya mempunyai sisi positif dan negatif.
Di Indonesia, para founding fathers kita bersepakat bahwa pemerintahan Republik Indonesia akan dijalankan dengan berasaskan Pancasila, yaitu sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi dan alam Indonesia. Inilah yang kita sebut dengan sosio-religiusitas, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokratik, yang mana kebijakan itu masih secara konsisten kita anut sampai sekarang. Oleh karena itu, usaha-usaha yang mengarah ke liberalisasi pemerintahan murni, termasuk pembangunan perekonomian Indonesia, akan menjadi tidak sesuai dengan alam Indonesia.
Dalam mereformasi tata pemerintahan daerah, arah reformasi yang menuju ke liberalisasi sangat kentara. Dalam pengaturan pemerintahan daerah di Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 secara implisit mengandung konsep parlementer, dimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur sejajar dengan Kepala Daerah, namun pada kenyataannya kekuasaan itu sepenuhnya berada di DPRD. Kepala Daerah, dengan demikian, mempunyai posisi dibawah DPRD yang mudah untuk diatur dan diperintah oleh DPRD. Contoh lainnya adalah bahwa Pemerintah Daerah sekarang ini mempunyai kecenderungan mengabaikan peraturan perundangan yang ada karena merasa sudah mendapatkan otonomi seluas-luasnya. Pengaturan yang agak liberalistik sudah banyak dikoreksi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
Demikian pula pikiran dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yang sekarang telah dirubah denagn UU 33/2004, secara implisit masih mengandung konsep liberalisasi juga. Dalam Undang-undang tersebut, pengaturan perimbangan keuangan kurang mengaitkan kepentingan kendali pemerintahan secara keseluruhan dalam kerangka NKRI. Artinya, keuangan daerah diatur di UU tersebut hanya dari aspek pembagian uang antara Pemerintah dan Daerah saja, padahal seharusnya UU tersebut menjadi salah satu instrumen pengendalian Pemerintah agar keutuhan NKRI tetap terjaga dan pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan seperti sekarang ini.
Hal-hal yang demikianlah yang saat ini harus dipertimbangkan untuk dikoreksi. Setting otonomi daerah yang keliru akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya disintegrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengalaman di dunia internasional menunjukkan betapa negara besar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia dapat tercerai berai hanya karena menganut liberalisme murni.

2. PENGATURAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Sebagaimana diatur pada Bab VI UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan dilimpahkan berdasarkan asas desentralsiasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, setting kebijakan desentralisasi mempunyai makna hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang:
a. kewenangan
b. administratif;
c. kewilayahan;
d. pelayanan umum;
e. kelembagaan, ketatalaksanaan dan personil;
f. keuangan;
g. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

Dari aspek keuangan, dalam UUD 1945 secara lebih spesifik mengatur keuangan daerah pada Pasal 18 A ayat (2) yang menyatakan bahwa ”hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang”. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya lainnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, pengaturan hubungan keuangan dalam Undang-undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus mempunyai keterkaitan dengan pengaturan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam kenyataannya, UU 25/1999 maupun perubahannya yaitu UU 33/2004 masih kurang mempunyai keterkaitan dengan pengaturan pemerintah daerah, bahkan cenderung mengatur daerah yang menjadi cakupan UU mengenai pemerintahan daerah. Secara umum, kritik terhadap UU PKPD antara lain sebagai berikut:
a. kurang memperhatikan hubungan kepemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18A UUD 1945.
b. hanya mengatur bagaimana membagi uang antara Pemerintah Pusat dengan Daerah secara adil.
c. cenderung mengatur Daerah dalam mengelola, mempertanggung jawabkan, dan mengawasi keuangan daerah
d. tidak mengatur pendanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, namun justru mengatur tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Padahal pengaturan hubungan keuangan menurut UUD 1945 harus dapat dipakai sebagai alat kendali stabilitas NKRI melalui keseimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan dan antar daerah yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
a. merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. pengaturan hubungan keuangan dari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
c. mencakup tidak hanya pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi termasuk pengaturan hubungan keuangan antar Daerah;
d. cakupan hubungan keuangan meliputi dana perimbangan, pinjaman dan obligasi, bentuan dan hibah, serta pemberian insentif dan disinsentif/sanksi

Keempat prinsip utama tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi pelayanan umum, peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, penyempurnaan UU 25/1999 harus disertai dengan pelurusan konsepsi dasar yang terdiri dari 4 (empat) prinsip utama tersebut diatas. Dari pikiran dasar ini, maka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat didefinisikan sebagai “sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan akibat adanya penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Desa berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.“ Dari definisi ini, jenis hubungan yang diatur berupa hubungan:
• Antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan/atau Desa;
• Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah/Kawasan Khusus;
• Antar Provinsi;
• Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
• Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
• Antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota; dan
• Antar Daerah lainnya,
sedangkan bentuk hubungan keuangan adalah:
• Pendanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan;
• Pendanaan urusan pemerintah yang didekonsentrasikan;
• Pendanaan urusan pemerintah yang ditugas-bantuankan;
• Bantuan dan hibah;
• Pinjaman dan obligasi; dan
• Insentif dan disinsentif fiskal;

3. PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Saat ini pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur oleh 2 (dua) Undang-undnag. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dengan UU tentang Pemerintahan Daerah (UU PD), sedangkan pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU PKPD). Sebagai diuraikan diatas, kedua UU tersebut mestinya bersifat klomplementer, namun pada kenyataannya adanya duplikasi Pasal-pasal di bidang pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang diatur di kedua UU tersebut. Jelasnya, pengaturan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terdapat di UU PD saja, tetapi juga di UU PKPD.
Masalah ini timbul karena baik UU PKPD yang berjudul “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, tetapi isinya tidak hanya mengatur dana perimbangan, tetapi juga mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bahkan lebih dari itu, UU ini juga mengatur pinjaman oleh daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 serta jiwa UU 17/2003.
Tujuan bernegara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai acuan manajemen pemerintahan yang stratejik, tujuan tersebut harus selalu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Berdasarkan tujuan bernegara yang telah diformulasikan oleh para founding fathers kita dalam mendirikan dan mendesain Negara kesatuan Republik Indonesia diatas, para pendiri Republik ini memutuskan untuk membentuk suatu negara yang berbasis Negara Kesatuan dan melimpahkan kewenangan-kewenangan Pemerintah kepada Daerah untuk memberikan layanan publik dan melaksanakan pemerintahan umum dalam kerangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 dapat ditemui esensi nilai-nilai yang relevan dengan maksud diatas, yaitu adanya dua nilai dasar yang esensial, yakni: nilai unitaris dan nilai desentralisasi.
- Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalam wilayah NKRI. Karena tidak mempunyai kesatuan pemerintahan dalam wilayah NKRI, maka pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintah daerah bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan layanan kepada publik yang tidak mungkin dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat.
- Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah berupa pendesentralisasian urusan dan kewenangan Negara kepada Daerah, termasuk bidang keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang terbaik, karena pemerintah daerah jauh lebih mengetahui aspirasi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat
Dari dua nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan eksistensi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia harus diikuti dengan pemberian dana yang cukup kepada Daerah agar dapat menjalankan fungsinya, yang mana hal ini terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Disamping itu, UU 17/2003 adalah salah satu dari 3 (tiga) paket Undang-undang di bidang keuangan negara telah diterbitkan pada tanggal 5 April 2003 yang lalu. UU ini telah mengatur keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang menarik dari UU 17/2003 ini adalah adanya penegasan yang sangat fundamental dalam pengelolaan keuangan di negara kita, yaitu:
(1) kekuasaan pengelolaan keuangan adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan,
(2) dipisahkan secara total antara pengelolaan keuangan di pusat dan di daerah, dan
(3) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara
Hal ini tercermin dari Pasal 6 dan Pasal 7 UU tersebut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. tidak termasuk kewenangan bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Implikasi dari ketentuan pada Pasal 6 diatas untuk pengelolaan keuangan daerah adalah sbb.:
1. Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah
2. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah adalah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah;
3. Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada paket UU keuangan negara
Disamping itu, penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber dana yang cukup kepada Daerah, dimana besarnya sesuai dan selaras dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah harus disesuaikan dengan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari konsep tersebut, Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pembiayaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Di sisi lain, kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk penyediaan pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, perlindungan masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, kontribusi pembangunan nasional, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam suatu undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dengan undang-undang tersebut, Pemerintah melaksanakan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengembangkan demokrasi, dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal ini dilakukan dengan cara membagi kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan, yaitu Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” (money follow functions).
Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar daerah mendapatkan sumber pembiayaan yang sepadan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskalnya dalam memberikan layanan publik. Sistem hubungan keuangan yang baik akan dapat dipakai sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga kemakmuran masyarakat secara relatif dapat dicapai pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah yang berimbang, adil, dan serasi menjadi kunci pokok keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena Daerah memerlukan kepastian sumber-sumber keuangan guna membiayai belanja Daerah. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, terutama yang menyangkut pembagian hasil atas sumber daya alam, buatan dan manusia, maupun atas hasil kegiatan perekonomian lainnya guna memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, disamping Daerah mendapat dana yang cukup dalam membiayai fungsi daerah, Daerah juga diberikan hak untuk mengelola keuangannya dengan cara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, desain APBD yang tepat adalah menyusun sistem perencanaan, penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan APBD yang dapat mengakomodasi pelaksanaan hak dan kewajiban daerah, dengan cara menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan pola pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel. Kewajiban Pemerintah adalah memberikan fasilitasi kepada daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan transparan.
Dalam mengelola keuangan daerah, Kepala Daerah harus bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, dimana kekuasaan tersebut semata-mata digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya masyarakat di Daerah masing-masing. Dalam hal ini, Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya menguasakan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Bendahara Umum Daerah. Pelimpahan tersebut dilakukan untuk memenuhi konsep pemisahan fungsi-fungsi otorisatur, ordonatur dan komptabel, sehingga dapat tercipta laporan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya, dihasilkan dari data yang akurat, sederhana, relevan, dan konsisten.
Dari uraian diatas, pengaturan pemerintahan daerah dan pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah mempunyai hubungan yang erat, karena masing-masing pengaturan bersifat komplementer. Hal ini akan terwujud apabila pola pembagian kewenangan antar tingkatan daerah yang jelas, sehingga “Siapa Melakukan Apa” akan mudah diidentifikasi. Disamping itu, ketersediaan dana yang cukup akan menjadi faktor penunjang utama berjalannya fungsi pemerintah daerah, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

4. KEWENANGAN FISKAL: BUKAN KEWENANGAN ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT
Pada prinsipnya, kewenangan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan yang bersifat Absolut dan kewenangan yang bersifat Konkuren. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang tidak didesentralisasikan kepada Daerah. Dalam hal ini, Pasal 10 UU 32/2004 menetapkan 6 (enam) kewenangan absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, kemanan, yustisi, fiskal nasional dan moneter, dan agama, serta bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya. Kewenangan konkuren adalah kewenangan dibidang tertentu yang dilaksanakan secara bersama oleh setiap strata pemerintahan, tergantung tingkatan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, kewenangan yang ada di Daerah adalah hanya kewenangan yang konkuren saja, tidak ada kewenangan absolut dimiliki oleh Daerah.
Setelah diteliti secara mendalam, kewenangan di bidang fiskal ternyata kurang tepat kalau diklasifikasikan ke dalam kewenangan absolut. Dalam kaitan ini, kewenangan fiskal yang dimaksud adalah hanya kewenangan fiskal nasional yang diatur dalam UU 32/2004, karena secara eksplisit pemerintah mengakui adanya desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 17/2003 sebagaimana diuraikan diatas.
Hal ini berarti bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara secara penuh diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk mengelola keuangan daerah. Selain itu, kewenangan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang fiskal, juga telah diserahkan kepada Daerah melalui Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pengaturan dan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah.

5. PASAL-PASAL PADA UU 33/2004 YANG PERLU DIRUBAH, DIHAPUS, DAN/ATAU DIPINDAHKAN KE UU LAIN
a. Pasal 2 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa “Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintahan daerah” diganti dengan “Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah”. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6 Ayat (2) huruf c dalam UU 17/2003
b. Pasal 5 ayat (2) huruf b : Dana Perimbangan diganti dengan Dana Transfer, agar sejalan dengan UU 17/2003. Dana Transfer dibagi 2 (dua) :
• Dana Perimbangan; dan
• Dana Otonomi Khusus
• Pinjaman dari Pemerintah
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dijadikan pajak daerah (masih dalam proses revisi)
d. Semua pengaturan tentang Pendapatan Daerah dari perspektif daerah (misalnya PAD, Lain-lain pendapatan, hasil dari BUMD, dsb.) diatur di UU pemerintahan daerah
e. Proses Pinjaman/Obligasi Daerah diatur di UU pemerintahan daerah, sedangkan pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada pemerintahan daerah diatur di UU perimbangan
f. Pengelolaan Keuangan daerah (Bab IX) dihapus dan dipindahkan di UU pemerintahan daerah, agar konsisten dengan prinsip manajemen.

6. PENUTUP DAN SIMPULAN
A. Penutup
Sebagai simpulan akhir, dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Masalah pengaturan keuangan daerah adalah merupakan bagian dari pengaturan bidang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18A UUD 1945. Hal ini mengandung makna bahwa keuangan daerah menjadi salah satu instrumen untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya berisi antara lain jenis, bentuk dan mekanisme hubungan keuangan itu sendiri; dan tidak berisi pengaturan pengelolaan uang di daerah.

*
*

2 komentar:

  1. bapak soepomo, bolehkah saya download ato copy this article untuk literatur...sekian terima kasih

    BalasHapus
  2. Tulisannya mantap.. Ijin Copy ya pak....

    BalasHapus

please comments on the article above as long as you like