18 Desember 2010

UU PARTAI POLITIK YANG DISAHKAN DPR 17DEC2010

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ditambahkan huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
(1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.
(1b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.
(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
a. asas dan ciri Partai Politik;
b. visi dan misi Partai Politik;
c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
f. kepengurusan Partai Politik;
g. mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik;
h. sistem kaderisasi;
i. mekanisme pemberhentian anggota partai politik;
j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
k. pendidikan politik;
l. keuangan Partai Politik; dan
m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a. akta notaris pendirian Partai Politik;
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
e. rekening atas nama Partai Politik.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri secara tertulis;
c.menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d.melanggar AD dan ART.
2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.
3) dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2) susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
(3) susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

11.Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
b. pemahaman mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) Tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik .

(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
a. laporan realisasi anggaran partai politik;
b. laporan neraca; dan
c. laporan arus kas.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.
(1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan partai politik yang dibentuk setelah undang-undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2,5 tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
(1b) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2014.
(1c) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai akhir periode keanggotaannya.
(2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sesuai dengan AD dan ART setelah undang-undang ini diundangkan.
(3) Dihapus.
(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal…bulan...Tahun...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...bulan…Tahun…

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Tulisan Selengkapnya ......

17 Desember 2010

Draft RUU - Keistimewaan DIY

RANCANGAN
UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……. TAHUN ……..
TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
a. bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
b. bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kesultanan, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.
5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Pakualaman, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Sri Paku Alam.
6. Kebudayaan adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.
8. Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa, selanjutnya disebut Gubernur, adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Peraturan Gubernur Utama adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Utama untuk menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
13. Keputusan Gubernur Utama, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama untuk menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini.
14. Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan Gubernur dengan persetujuan Gubernur Utama untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Perda Provinsi, adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Batas Wilayah

Pasal 2

1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki batas-batas:
a. sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
b. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
c. sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Bagian Kedua
Pembagian Wilayah

Pasal 3

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:
a. Kota Yogyakarta;
b. Kabupaten Sleman;
c. Kabupaten Bantul;
d. Kabupaten Kulonprogo; dan
e. Kabupaten Gunung Kidul.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, demokrasi, kerakyatan, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 5

1) Pengaturan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk:
a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Pakualaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

2) Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan melalui:
a. pengisian Gubernur secara demokratis;
b. pengisian anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pemilihan Umum;
c. pembagian kekuasaan antara DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
e. membuka ruang partisipasi dan kontrol warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan media kebudayaan.

3) Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik dan pengembangan kemampuan masyarakat.

4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

5) Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan melalui:
a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, toleransi dan nir-kekerasan oleh Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

6) Tata pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum.

7) Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Pakualaman dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, serta tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Provinsi.

Pasal 7

1) Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan-urusan pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan urusan-urusan istimewa yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

2) Kewenangan dalam urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penetapan fungsi, tugas dan wewenang Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi;
c. kebudayaan; dan
d. pertanahan dan penataan ruang.

3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

4)Pengaturan lebih lanjut kewenangan dalam urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.

BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
2) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama

Pasal 9

1) Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta karena kedudukannya ditetapkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

2) Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah atas usul Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam.

Pasal 10


Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berwenang:
a. Memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, kebudayaan, pertanahan, penataan ruang, dan penganggaran;
b. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur;
c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Pasal 11

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berhak:
a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;
b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan menyangkut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. mengusulkan perubahan dan/atau penggantian Perdais;
d. memiliki hak protokoler; dan
e. kedudukan keuangan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

1) Apabila Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur Utama berhalangan tetap, pengisian Gubernur Utama dilakukan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono yang baru naik tahta.
2) Apabila Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Utama berhalangan tetap, pengisian Wakil Gubernur Utama dilakukan setelah Sri Paku Alam yang baru naik tahta.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur.
(2) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah dipimpin oleh Gubernur dibantu Wakil Gubernur.

Pasal 14

Dalam hal Gubernur Utama tidak menjabat sebagai Gubernur, Gubernur wajib:
a. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
c. melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran;
d. memberikan laporan penyelenggaraan kewenangan istimewa kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama setiap tahun; dan
e. memberikan tembusan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

Bagian Keempat
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 15

1) DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Gubernur untuk membentuk Perdais.

3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan keistimewaan, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib:
a. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
c. melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu
Sumber Calon

Pasal 17

1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berasal dari:
a. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta;
b. kerabat kasultanan dan kerabat Pakualaman;
c. masyarakat umum.

2) Dalam hal calon Gubernur diikuti oleh Sri Sultan Hamengku Buwono, maka Sri Sultan Hamengku Buwono berpasangan dengan Sri Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

3) Pasangan calon Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otomatis didaftar sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur melalui mekanisme perseorangan khusus.

4) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur, kerabat kasultanan dan kerabat Pakualaman tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

5) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono tidak sebagai calon, pemilihan hanya dilakukan untuk memilih Gubernur.

6) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur, Sri Paku Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam

Pasal 18

1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi menanyakan kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

2) Kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan.

3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi selambat-lambatnya sebelum masa pendaftaran berakhir.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencalonan Kerabat Kasultanan dan Kerabat Pakualaman serta Masyarakat Umum

Pasal 19

1) Calon yang berasal dari kerabat Kasultanan dan kerabat Pakualaman dan masyarakat umum diajukan melalui mekanisme pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

2) Persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku persyaratan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Mekanisme pencalonan calon dari partai politik atau gabungan partai politik berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4) Bakal calon Gubernur yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan, wajib mendapat persetujuan dari Gubernur Utama apabila Gubernur Utama tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur.

5) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pemilihan dan Pengesahan Calon Gubernur

Pasal 20

1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi menyerahkan daftar calon Gubernur kepada DPRD Provinsi.

2) DPRD Provinsi melakukan pemilihan terhadap calon Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi.

3) Calon Gubernur dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh suara 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu).

4) Dalam hal tidak ada calon Gubernur yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dilakukan pemilihan putaran kedua terhadap 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

5) DPRD mengajukan calon terpilih kepada Presiden untuk disahkan sebagai Gubernur.

6) Dalam hal hanya Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan dan mengusulkan kepada Presiden guna disahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

7) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

1) Dalam hal Gubernur dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Presiden menetapkan Wakil Gubernur sebagai penjabat Gubernur.

2) Dalam hal Gubernur dijabat selain Sri Sultan Hamengku Buwono berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Presiden menunjuk penjabat Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur baru.

Pasal 22

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden Republik Indonesia;
(2) Apabila Presiden Republik Indonesia berhalangan, dapat diwakilkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia;
(3) Masa jabatan Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
(4) Pembatasan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 2 (dua) periode masa jabatan tidak berlaku bagi Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam apabila menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 23

1) Ketentuan tentang hak, kewajiban, larangan, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berlaku pula dalam Undang-Undang ini.

2) Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berlaku pula dalam Undang-Undang ini.

BAB VII
PELAKSANAAN URUSAN ISTIMEWA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 24

1) Kewenangan penetapan kelembagaan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
2) Pengaturan lebih lanjut tentang penetapan kelembagaan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Bagian Kedua
Kebudayaan

Pasal 25

1) Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdais.

Bagian Ketiga
Pertanahan dan Penataan Ruang

Pasal 26

1) Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum.
2) Sebagai Badan Hukum, Kasultanan mempunyai hak milik atas Sultanaat Grond.
3) Sebagai Badan Hukum, Pakualaman mempunyai hak milik atas Pakualamanaat Grond.
4) Sebagai Badan Hukum, Kasultanan dan Pakualaman merupakan subyek hukum yang berwenang mengelola dan memanfaatkan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond dengan sebesar-besarnya ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6) Tata guna, pemanfaatan, dan pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond serta penataan ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Perdais.

BAB VIII
PERATURAN GUBERNUR UTAMA, PERDAIS,
PERDA PROVINSI, DAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 27

1) Gubernur Utama berwenang membentuk peraturan dan keputusan Gubernur Utama.
2) Peraturan dan Keputusan Gubernur Utama sebelum diberlakukan, mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
3) Peraturan dan Keputusan Gubernur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 28

1) Rancangan Perdais dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Gubernur berdasarkan Arah Umum Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama.
2) Apabila dalam suatu masa sidang, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur menyampaikan rancangan Perdais mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perdais yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan rancangan Perdais yang disampaikan Gubernur dipergunakan sebagai bahan persandingan.
3) Dalam menyiapkan dan membahas rancangan Perdais, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur wajib mendayagunakan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan masukan dari Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4) Rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur disampaikan kepada Gubernur Utama dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan.
5) Dalam hal Gubernur Utama tidak menyetujui atas rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdais tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur, Gubernur Utama mengembalikan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disempurnakan.
6)Dalam hal rancangan Perdais disetujui oleh Gubernur Utama, rancangan Perdais sebelum diberlakukan, mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

1) Perda Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Perdais dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur dengan persetujuan Gubernur Utama untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 30

(1) Pelaksanaan Perda Provinsi atau Perdais diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau keputusan Gubernur.
(2) Peraturan Gubernur dan/atau keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai luhur, budaya, Perda, Perdais dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31

(1) Perda Provinsi, Perdais, dan Peraturan Gubernur diundangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda Provinsi, Perdais, dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 33

1) Pendanaan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2) Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengalokasiannya melalui kementerian/lembaga terkait.
4) Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait dengan memberikan tembusan kepada Gubernur utama.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

1) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini, ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
2) Dalam kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX mempunyai tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 35

1) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX masing-masing dalam kedudukannya sebagai Sri Sultan dan Sri Paku Alam memiliki tugas:
a. melakukan pembakuan tata cara penggantian Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam lingkungan Kasultanan dan Pakualaman yang merupakan pedoman bagi proses pergantian kepemimpinan dalam lingkungan Kasultanan dan Pakualaman;
b. mengumumkan kepada publik hasil pembakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melakukan konsolidasi dan klasifikasi Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond;
d. mendaftarkan hasil klasifikasi dan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
e. melakukan inventarisasi dan konsolidasi seluruh kekayaan Kesultanan dan Pakualaman selain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
f. bersama-sama merumuskan tata hubungan antara Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai satu-kesatuan.
2) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX dalam kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas:
a. mempersiapkan perangkat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang ini;
b. Menyiapkan arah umum kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
c. menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai pedoman Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam menerima atau menolak perseorangan bakal calon atau bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
d. menyiapkan kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan;
e. menyiapkan kerangka umum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond, serta penataan ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
f. membentuk Perda Provinsi bersama-sama dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata cara pembentukan Perdais;
g. menyiapkan mekanisme konsultasi antara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, serta antara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sebagai dasar bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terpilih dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama; dan
h. mempersiapkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan Keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan dalam masa peralihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelolaan dan/atau pemanfataan Sultanaat Grond atau Pakualamanaat Grond yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga tetap berlaku sepanjang pengelolaan dan/atau pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi dan Jabatan dalam Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, seluruh materi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……..

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR ......

Tulisan Selengkapnya ......

10 Desember 2010

ALTERNATIF SOLUSI RUU KEISTIMEWAAN DIY

Oleh Pompi

Untuk kesekian kalinya masalah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami gonjang ganjing. Hal ini dipicu oleh pernyataan Presiden SBY dalam sidang terbatas kabinet baru-baru ini (26/11/2010). Presiden dalam arahannya menyatakan bahwa dalam pengaturan DIY tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Lebih lanjut SBY mengatakan bahwa dalam penggodokan RUU DIY pemerintah berpijak pada tiga hal, yaitu pilar sistem nasional yaitu negara kesatuan RI yang dalam UUD 1945; keistimewaan DIY dari sejarah dari aspek lain yang memang harus diperlakukan secara khusus; dan Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi.

Pernyataan Presiden tersebut tentu saja mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Banyak yang mengatakan bahwa SBY kurang memahami nilai sejarah keistimewaan DIY, SBY ingin menghancurkan keistimewaan DIY, dan ada pula yang bersuara lantang bahwa SBY akan menghancurkan NKRI. Tak kurang Sri Sultan HB-X juga menyatakan bahwa dirinya bingung dengan pernyataan Presiden itu karena dalam draft RUU yang akan disampaikan Pemerintah kepada DPR ada hal-hal yang justru menurut ukuran Sultan jauh dari nuansa demokrasi.

Reaksi keras dari pernyataan Presiden ini sebenarnya juga merupakan puncak erupsi kekesalan berbagai fihak, terutama masyarakat Yogyakarta. RUU keistimewaan DIY ini telah membuat banyak orang kelelahan sehingga layak kalau pernyataan SBY mudah sekali memicu emosi Wong Yogya. Sudah hampir delapan tahun masalah RUU tidak kunjung selesai. Ada beberapa puluh draft RUU yang berasal baik dari Pemda DIY, kalangan keraton, LSM, maupun juga berasal dari beberapa anggota DPR, semuanya loyo dalam pembahasan baik di tingkat Pemda maupun di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi antara Pemda DIY dan Menteri Dalam Negeri maupun lobi personal juga sudah dilakukan berkali-kali, namun hasil finalnya baru akan selesai pada bulan Desember 2010.

Padahal, kalau dirunut dari sejarah Yogyakarta, masalah pengaturan keistimewaan DIY memang tidak mungkin terlepas dari kemonarkian. Sebagaimana kita ketahui, ada dua kerajaan yang sampai saat ini masih eksis, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Kedua kerajaan ini mempunyai kekuasaan penuh pada waktu NKRI belum berdiri, baik secara politik, sosial, maupun budaya. Kekuasaan secara politik baru berakhir setelah Sultan HB IX dan Adipati Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan NKRI melalui Maklumat Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam tanggal 5 September 1945. Pemerintah NKRI kemudian merespon secara yuridis formal pengintegrasian kedua kerajaan tersebut dengan menerbitkan UU no 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU ini diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap ketulusan dan komitmen Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia ketimbang pemberian keistimewaan oleh otoritas politik nasional.

Dengan pola pikir sejarah pengintegrasian Yogyakarta ke NKRI di atas, maka sebenarnya model keistimewaan yang diusulkan dalam draft RUU-KDIY tersebut sangat minimalis. Lembaga ”superbodi keistimewaan” yang disebut Parardhya masih belum cukup atau belum sepadan sebagai ’tebusan’ atau ’rewards’ pengorbanan kedua kerajaan tersebut pada awal kemerdekaan RI.

Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam yang diposisikan sebagai Parardhya meskipun mempunyai posisi tinggi namun dalam beberapa hal dibatasi hanya dalam beberapa kekuasaan di pemerintahan, yaitu hanya sebatas menyetujui maupun menolak bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, berwenang memberi arahan tentang kebijakan dan penetapan kelembagaan pemerintah Provinsi DIY di bidang pertanahan, penataan ruang dan kebudayaan. Disamping itu, Parardhya juga berwenang menyetujui maupun menolak Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang telah disetujui Gubernur bersama DPRD DIY.

Yang lebih mencengangkan dalam konsep ini adalah adanya hak immunitas atau kekebalan hukum yang diberikan kepada Parardhya yang nyata-nyata sangat bertentangan dengan demokrasi. Hak politik Parardhya pun juga dieliminasi dengan melarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Dengan struktur pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, praktis Parardhya tidak mempunyai kekuasaan lagi di bidang pemerintahan. Ternyata Parardhya memang didesain hanya berfungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam naskah akademis RUU-KDIY. Dan yang menjadi dasar ketidakpuasan masyarakat Yogya adalah terletak pada introduksi lembaga Parardhya itu sendiri, karena mau tidak mau Sultan HB X dan Paku Alam IX harus melepaskan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, karena kedua jabatan ini diserahkan ke pasar bebas, yaitu siapapun dapat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui proses pemilukada secara langsung.

Padahal, masalah keistimewaan DIY ini sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana tanpa harus membuang enersi yang berlebihan, baik secara sosial, kultural, maupun politik. Pokok permasalahan sebenarnya justru terletak pada kekurangjelasan pengaturan peraturan perundangan mengenai otonomi daerah yang terakhir diatur dalam UU 32/2004, terutama pengaturan peran ganda gubernur, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah di daerah.

Berdasarkan filosofi dasar pemerintahan daerah otonom, sebutan ”Gubernur” adalah kepala daerah otonom sesuai dengan batas kewenangannya, sedangkan ”wakil pemerintah di daerah” adalah kepala wilayah yang membawahi provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah provinsi tersebut. Kekuasaan Gubernur sebagai kepala daerah hanya sebatas kewenangan di provinsi yang diatur dalam PP 38/2007 mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, kewenangan Gubernur, sekali lagi sebagai kepala daerah, tidak dapat menjangkau ke Kabupaten/Kota, karena Bupati/Walikota tidak bertanggungjawab kepada Gubernur, melainkan kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kekuasaan dan kedudukan Gubernur di wilayah provinsi barulah sangat besar bila disertai dengan kekuasaan dan kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah. Hal ini secara jelas diatur dalam pasa 37 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi “(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan; (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”. Peran ini kemudian dijabarkan dalam PP 19/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Kekuasaan Gubernur sebagai kepala daerah dengan demikian terangkat oleh posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah. Kekuasaan ini sangat besar karena otomatis dia adalah kepala wilayah di provinsi tersebut, jauh melebihi kekuasaan seorang kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota.

Dalam konteks DIY, pengaturan keistimewaan DIY yang adil dan sepadan dengan jasa kedua kerajaan tersebut dengan demikian sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mengangkat Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam sebagai wakil pemerintah di daerah (yang berkedudukan juga sebagai kepala wilayah). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan tugas, wewenang, dan kedudukan gubernur yang menurut UU 32/2004 bertindak sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah di daerah. Apabila hal ini disepakati sebagai solusi, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara mengoreksi perundangan jangka pendek dan mengoreksi perundangan jangka panjang.
Koreksi perundangan jangka pendek dapat dilakukan dengan cara: Pertama, dalam penyempurnaan UU 32/2004 yang juga sedang disiapkan oleh pemerintah sekarang ini, gubernur sebagai kepala daerah tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah yang bersangkutan (sebagaimana diatur di Pasal 37 Ayat (1) UU 32/2004). Namun agar dapat memfasilitasi penyelesaian keistimewaan DIY, perlu penambahan satu pasal tambahan yang mengecualikan Gubernur DIY bukan sebagai wakil pemerintah, misalnya dengan kalimat: ”Dalam hal tertentu Presiden dapat menunjuk wakil pemerintah di daerah kepada selain gubernur”. Pasal 37 nantinya setelah direvisi selengkapnya akan berbunyi sbb:

Pasal 37

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan;
(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden;
(3) Dalam hal tertentu Presiden dapat menunjuk wakil pemerintah di daerah kepada selain gubernur.

Pengecualian ini akan memberi ruang kepada Presiden untuk menunjuk Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam (atau kerabatnya yang dipandang mampu) sebagai wakil pemerintah di wilayah DIY, yang mana ketentuan ini dikunci dengan suatu Pasal dalam RUU-KDIY. Dengan demikian, posisi Gubernur DIY -bukan Sultan Yogyakarta atau Adipati Paku Alam- yang akan dipilih melalui pemilukada secara langsung nantinya hanya berkedudukan sebagai kepala daerah saja sesuai batas kewenangannya saja, dan tidak berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah.

Pemberian jabatan kepala wilayah ini kiranya bisa dianggap adil karena sejalan dengan sejarah sosial politik dan UUD 1945 itu sendiri yang mengakui Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam sebagai bagian dari NKRI yang dituangkan dalam UU 3/1950. Secara teknis penyusunan perundangan, kalau RUU-KDIY ini sangat mendesak untuk diterbitkan, maka Presiden dengan mudah dapat menerbikan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu.

Kedua, peran, tugas, dan wewenang kepala wilayah DIY yang akan dimuat dalam RUU-KDIY tidak perlu mencari-cari sebagaimana halnya peran, tugas, dan wewenang yang diusulkan dalam Parardhya, dengan mudah tinggal kopi-paste saja dari pasal-pasal dalam PP 19/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Untuk diketahui, tugas, wewenang, dan tanggungjawab wakil pemerintah di daerah berdasar PP 19/2010 antara lain membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pemerintahan se wilayah provinsi baik instansi vertikal maupun pemeritah kabupaten/kota, membatalkan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah, menyetujui Rencana Tata Ruang Wilayah, mengevaluasi RAPBD, mengkoordinasi pembangunan di wilayah provinsi, dan sebagainya.

Dengan mengadopsi PP 19/2010 ke dalam RUU-KDIY tersebut, maka Pemerintah tidak perlu mencari-cari peran, tugas, dan tanggungjawab seperti peran, tugas, dan tanggungjawab lembaga Parardhya yang diusulkan dalam draft RUU DIY sekarang ini, yang disamping meliputi hanya beberapa peran yang kurang jelas dasar hukumnya, juga mau tidak mau akan menjadi perdebatan panjang antara pemerintah dan DPR karena belum ada model yang bisa dijadikan sebagai acuan.

Dengan arsitektur yang diusulkan ini, segenap masyarakat Yogya diharapkan akan sepakat dan ”ora patheken” bila pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih langsung melalui pemilukada karena yang akan menjadi Gubernur dan wakil Gubernur toch sudah pasti bukan Sultan Yogya dan Adipati Paku Alam lagi. Sultan Yogya dan Adipati Paku Alam secara yuridis formal dan sosio kultural dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah bagaimanapun akan mempiunyai grip yang jauh lebih tinggi dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Beliau tetap diyakini sebagai ”Ayatullah” atau ”the Real Leader” Wong Yogya dengan segala atribut kekuasaannya yang sejalan dengan UUD 1945 dan filosofi penataan otonomi daerah. Kata iklan: ”Siapapun Gubernur DIYnya, Sultan Yogya dan Adipati Paku Alam Kepala Wilayahnya”

Dalam jangka panjang, koreksi perundangan yang menyangkut wakil pemerintah di daerah bagaimanapun juga harus dilakukan, terutama dengan melakukan amandemen UUD 1945, yaitu memasukkan pasal tentang adanya lembaga ”wakil pemerintah di daerah’, sejajar dengan pembantu Presiden yang lain, seperti duta dan konsul (Pasal 13), dewan pertimbangan (presiden) (Pasal 16), dan menteri-menteri negara (Pasal 17). Saat ini tidak satu pasalpun dalam UUD 1945 mengatur tentang Wakil Pemerintah di Daerah sebagai pembantu Presiden, apalagi peran, fungsi, dan tugasnya. Setelah UUD diamandemen, disusunlah sebuah UU yang mengatur peran, tugas, dan tanggungjawab wakil pemerintah di daerah. UU ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan UU mengenai pemerintahan daerah.

Kalau langkah koreksi pengaturan jangka panjang terhadap wakil pemerintah segera dilakukan, maka permasalahan-permasahan seperti halnya keistimewaan DIY dapat dengan mudah diselesaikan tanpa harus menimbulkan konflik atau polemik penjang. Jelasnya, dengan pengaturan yang baru ini Gubernur DIY akan memimpin daerah sesuai dengan batas kewenangannya (yaitu sebagai kepala Daerah Provinsi), sedangkan Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam akan berkedudukan sebagai wakil pemerintah atau kepala wilayah di provinsi DIY yang mempunyai kekuasaan yang jauh lebih strategis dibanding Gubernur atau Parardhya.

Jakarta, 01 Desember 2010

Tulisan Selengkapnya ......

09 November 2010

SALAHKAH PAK GUBERNUR PERGI SAAT BENCANA DATANG?

Oleh Pompi

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan lawatan ke Jerman (3-6 November 2010) atas undangan Duta Besar Indonesia di Jerman untuk menjadi pembicara pada acara promosi investasi, perdagangan dan pariwisata Indonesia. Perginya IP ke Jerman tersebut dinilai lari dari tanggung jawab ketika masyarakat Mentawai, salahsatu wilayah Provinsi Sumbar, sedang mengalami musibah. Tak kurang Menseskab Sudi Silalahi menyatakan bahwa kepulangan Sang Gubernur akan dihadang sanksi yang besar kecilnya akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga mantan Gubernur Sumbar juga. Anehnya, pada saat ditanya wartawan di Maluku, Pak Menteri juga masih belum menemukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada IP. Beliau hanya mengatakan bahwa IP telah melanggar peraturan perundangan, yaitu pergi ke luar negeri tanpa mendapat ijin dari Presiden.

Namun benarkah IP telah melanggar peraturan perundangan seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri? Peraturan perundangan mana yang dilanggar oleh Sang Gubernur? Benarkah Gubernur, sebagai kepala daerah, berwenang mengatur hal-hal yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, seperti misalnya penanganan bencana alam? Siapakah yang paling bertanggungjawab dalam menangani bencana alam: Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota?

Berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan didasarkan atas 3 (tiga) kriteria, yaitu eksternalitias, akuntabilitas, dan efisiensi.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
Kriteria efisiensi adalah pendekatan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu, PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur pula pembagian kewenangan “penanganan bencana” dan “penanganan pasca bencana”. Kedua kewenangan ini berdasarkan PP tersebut termasuk kewenangan bidang “Pemerintahan Umum” di bawah Sub-bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Lihat Tabel A).

Nah, bencana tsunami di Sumatera Barat tanggal 26 Oktober 12010 yang lalu hanya terjadi di satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Mentawai. Berdasarkan kriteria pembagian kewenangan di atas, baik dari kacamata eksternalitas, akuntabilitas, maupun efisiensi, yang bertanggungjawab penuh dalam menangani bencana tersebut adalah Bupati Mentawai sebagai pimpinan tertinggi kabupaten tersebut. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi sama sekali tidak ikut bertanggungjawab dalam penanganan bencana dan pasca bencana karena memang bencana tsunami tersebut hanya berskala kabupaten. Gubernur, sekali lagi sebagai kepala daerah, tidak mempunyai kewenangan dalam menangani bencana tsunami tersebut karena bencananya bukan berskala provinsi.

Tapi nanti dulu, Gubernur kan mempunyai peran ganda, yaitu disamping sebagai kepala daerah, dia juga sebagai Wakil Pemerintah di Daerah (WPD). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 37 UU 32/2004: “(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan; (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”. Peran ini kemudian dijabarkan dalam PP 19/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Kalau kita terapkan PP tersebut dalam kasus tsunami di Mentawai, Gubernur Sumbar sebagai WPD memang harus ikut bertanggungjawab dalam penanganan bencana dan pasca tsunami karena harus bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1). Jadi keberadaan IP di Sumbar adalah suatu keharusan.

Namun disinilah pokok persoalannya, benarkah Gubernur itu “Wakil” Pemerintah di Daerah? Siapakah WPD itu? Apakah dia pembantu Presiden sebagaimana diatur di Pasal 37 ayat 2 UU 32/2004 sehingga harus bertanggungjawab langsung kepada Presiden? Atau, dengan kata lain, apakah PP 19/2010 tersebut tidak cacat hukum mengingat pengaturan Presiden selaku WPD justru diatur di bawah UU pemerintahan daerah? Sebagai pembantu presiden, apakah WPD sudah diatur sebagai layaknya pembantu Presiden yang lain?

Dalam UUD 1945 beserta amandemennya, pembantu Presiden disebutkan antara lain adalah duta dan konsul (Pasal 13), dewan pertimbangan (Pasal 16), dan menteri-menteri negara (Pasal 17). Tidak satu pasalpun dalam UUD 1945 mengatur tentang Wakil Pemerintah di Daerah sebagai pembantu Presiden, apalagi peran, fungsi, dan tugasnya.

Dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sama sekali juga tidak ditemui peran, fungsi, dan tugas Gubernur selaku WPD. Hal ini wajar karena memang pengaturan WPD bukan domain UU ini. Anehnya, berdasarkan UU 32/2004 yang mestinya hanya mengatur susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tiba-tiba pada Pasal 37 ayat (1) mengatur kedudukan Gubernur sebagai WPD. UU 32/2004 yang seharusnya mengatur hal-hal yang menyangkut manajemen pemerintahan pada daerah otonom telah overbodig dengan mengatur WPD yang sebenarnya adalah kewenangan UUD 1945 dan UU tersendiri di tingkat administrasi negara (bukan daerah).

Kembali ke permasalahan utama, salahkah IP sebagai Gubernur pergi ke Jerman pada saat berlangsungnya penanganan pasca tsunami di Mentawai? Kalau menurut saya IP tidak terlalu salah, mengingat sebagai WPD, taruhlah PP 19/2010 tidak cacat hukum, Gubernur IP sama sekali belum dilantik menjadi WPD sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat 3 PP tersebut. Pelantikan ini mempunyai arti strategis karena disamping sebagai tanda dimulainya tugas yang dibebankan kepadanya (sebagai WPD), juga sekaligus yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan janji dalam menjalankan jabatan tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab IP sebagai WPD belum sepenuhnya melekat pada di IP, sehingga dengan demikian IP belum “sepenuhnya” menjadi wakil pemerintah di Sumbar.

Pelantikan Gubernur sebagai Kepala Daerah memang sudah dilaksanakan di dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbar bebarapa waktu setelah IP dipilih oleh rakyat Sumbar, tapi ini tidak serta merta memposisikan IP sebagai WPD pasca keluarnya PP 19/2010. Artinya, janganlah IP dituntut untuk bertindak sebagai WPD karena memang secara formal dia belum dilantik. Atau dengan kata lain, tidak ada satu pasal peraturan perundangan manapun yang dilanggar oleh IP, sehingga sanksi yang akan diberikan Gamawan Fauzi, kecuali sanksi moral, sulit untuk dijatuhkan kepadanya.

Menurut hemat saya, keberadaan Bupati Mentawai jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada keberadaan Gubernur Sumbar dalam menangani bencana tsunami baru-baru ini. Hal ini sesuai dengan ilosofi dasar kebijakan otonomi daerah di Indonesia: penyelenggaraan otonomi daerah dititikberatkan di Kabupaten/Kota, bukan di Provinsi.

Pelantikan Gubernur sebagai WPD, sebagaimana pelantikan pembantu Presiden yang lain, mestinya dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Negara, yang terpisah dengan pelantikan Gubernur sebagai kepala daerah. Idealnya, pelantikan ini dilaksanakan secara serempak untuk seluruh Gubernur se Indonesia setelah pelantikan Menteri Kabinet yang baru. Apabila ada Gubernur baru yang terpilih hasil Pemilukada, maka dilakukan pelantikan secara individual yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya kedudukan WPD dalam membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pemerintahan kabupaten/kota dan semua instansi vertikal yang ada di wilayah provinsi tersebut, perlu dibuat pengaturan hak, wewenang, dan tanggungjawab “Wakil Pemerintah di Daerah” baik dengan mengamandemen UUD 1945 (penegasan WPD sebagai salahsatu pembantu Presiden), dan mengatur lebih lanjut peran, tugas, dan tanggungjawab WPD dengan suatu Undang-undang yang sejajar dengan UU mengenai pemerintahan daerah.

Dalam pidato 9 direktifnya di Istana Bogor bulan Agustus 2010 yang lalu, salah satu perintah Presiden untuk merevisi PP 19/2010 dalam rangka memperkuat peran Gubernur sebagai WPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah bukanlah solusi yang bagus, karena pada dasarnya PP 19/2010 adalah cacat hukum (atau paling tidak overbodig). Penguatan peran Gubernur akan lebi h tepat dengan cara mengatur secara tegas atas kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab WPD dengan cara mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu, yaitu memasukkan WPD sebagai pembantu Presiden, sekaligus langkah pelurusan kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Jakarta, 05 November 2010

LAMPIRAN

Tabel A
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Berdasarkan PP 38/2007

Bidang : PEMERINTAHAN UMUM
Sub Bidang : Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

b. Penanganan Bencana
Pemerintah : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan penanganan bencana.
Provinsi : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi.
Kab/Kota : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/kota.

c. Penanganan Pasca Bencana
Pemerintah : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana
Provinsi : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi.
Kab/Kota : Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota.

Tulisan Selengkapnya ......

13 Juli 2009

MENJAHIT BENDERA PUSAKA RI - PESAN BUAT SBY-BUDIONO

Oleh Soepomo Prodjoharjono

Pemilu legislatif maupun pemilu presiden sebagai momentum pesta demokrasi rakyat Indonesia sudah dilaksanakan dengan aman dan damai. Meski belum resmi, pasangan SBY-Budiono pantas mendapat acungan jempol karena menjadi double winners. Tidak saja beliau keluar sebagai pemenang pilpres 8 Juli 2009 yang lalu dengan mengalahkan pesaingnya Mega-Pro dan YK-Wiranto dalam satu putaran saja, tetapi juga di legislatif dengan membawa Partai Demokrat bentukan SBY sebagai partai paling unggul di DPR dan di hampir semua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kita semua sadar bahwa bangsa kita masih perlu prihatin panjang. Sederet predikat negatif bagi negara kita cukup panjang, antara lain negara terkorup di dunia; masih banyaknya masyarakat miskin; lebarnya celah (gap) antara si miskin dan si kaya; rendahnya PDB kita dibanding negeri jiran; tingginya tingkat penebangan liar terhadap hutan tropis; dan masih banyak lagi predikat negatif yang kita sandang sampai saat ini. Herannya, kondisi ini dari tahun ke tahun justru malah semakin parah. Padahal umur negeri kita sudah 64 tahun besok Agustus nanti. Apa yang salah di negeriku tercinta ini?

Kemenangan SBY-Budiono harus kita sambut dengan gembira karena adanya komitmen beliau berdua untuk menghapus predikat negatif diatas, yang intinya ingin mewujudkan kepemerintahan yang lebih baik lagi guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimanapun, negara dan bangsa Republik Indonesia memang perlu tangan piawai yang dapat menyelesaikan masalah dengan tanpa timbul masalah baru. Ditangan SBY-Budiono harapan masyarakat tersebut bertumpu.

Sebagai tradisi kenegaraan, setiap tanggal 17 Agustus bendera pusaka yang asli akan dikeluarkan oleh Presiden dari kotaknya. Dan lihatlah bendera pusaka itu, kondisinya amat sangat memprihatinkan, sobek di sana sini. Mudah-mudahan kondisi bendera tersebut menjadi renungan Presiden SBY pada saat beliau mengeluarkan dari kotaknya. Bendera itu perlu dijahit sehingga menjadi rapi kembali. Tentu saja ini hanya kiasan semata. Bendera pusaka tersebut hanyalah perlambang kondisi negara kita yang saat ini compang camping di sana-sini yang perlu dibenahi dengan arif.

Menjahit bendera pusaka memerlukan piranti jahit yang terdiri dari perpaduan jarum dan benang. Menjahit hanya dengan jarum tanpa benang adalah suatu keniscayaan karena meski bisa menembus kain tetapi tidak akan dapat menambal kain tersebut. Sebaliknya, menjahit hanya dengan benang saja tanpa jarum adalah mustahil, karena benang tidak mungkin dapat menembus kain tanpa jarum. Perpaduan keduanya adalah suatu keharusan. SBY-Budiono telah dipilih oleh mayoritas rakyat sebagai jarum untuk menjahit bendera pusaka. Sebagai jarum, diharapkan SBY-Budiono tidak akan sekali-kali melepaskan benang yang telah mendukungnya dengan susah payah, baik yang berasal dari mitra koalisi partai maupun dari masyarakat banyak. Benang juga harus diartikan sebagai lembaga negara lain, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, BPK, kementerian/lembaga, dan berbagai Komisi seperi KPK, KY, dan sebagainya. Benang-benang tersebut harus selalu tersambung agar hasil jahitan SBY-Budiono benar-benar rapi.

Agar jarum dapat berfungsi dengan baik, beliau berdua harus mempunyai sifat panutan, pengayom, dan sekaligus motivator bangsa. Untuk hal ini, sebagaimana Presiden RI yang pertama, Ir Soekarno, SBY-Budiono pun harus diberi “tongkat” sakti yang akan selalu dibawa olehnya. Tongkat yang dimaksud disini adalah singkatan dari T=teguh, O=obyektif, NG=ngayomi, K=ksatria, A=amanah, dan T=tegas.

Dalam memimpin, SBY-Budiono harus teguh dalam bersikap. Artinya, apa yang selalu dipikirkan SBY-Budiono semata-mata hanyalah bagaimana cara memakmurkan rakyat Indonesia. Teguh juga bermakna tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan manapun, baik dari negara asing, institusi donor, maupun fihak lain yang hanya menginginkan keuntungan semata (rent seekers). Hal ini dapat dicapai kalau SBY-Budiono selalu meminta petunjuk dan ridho Allah Yang Maha Benar.

Obyektif bermakna bahwa dalam setiap mengambil keputusan SBY-Budiono harus hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek, tanpa didasari sikap yang memihak. Obyektif juga diartikan bahwa segala keputusan SBY-Budiono harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok, partai, keluarga, atau golongan tertentu, apalagi fihak asing.

SBY-Budiono yang selama ini selalu bersikap santun harus secara lahir batin dapat mengayomi masyarakat sehingga masyarakat semakin hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang pengayom tidak seharusnya mudah emosi dan cepat marah. Semua masukan atau kritikan terhadapnya harus diterima dengan lapang dada dengan berprinsip “ambil manfaatnya, buang jauh-jauh yang mudharat”.

Selanjutnya SBY-Budiono (dan menteri-menterinya) harus bersikap ksatria, yaitu “berani karena benar, takut karena salah”. Bila mencapai kesuksesan tidak perlu bertepuk dada, namun kalau melakukan suatu kesalahan seharusnya tidak segan-segan mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Janganlah hanya karena membela korps maka kesalahan itu harus ditutup-tutupi. Ksatria juga bermakna legowo. Artinya bahwa kekuasaan itu pasti ada akhirnya. Janganlah nantinya SBY-Budiono turun karena dipaksa oleh rakyat. SBY-Budiono harus yakin bahwa nantinya akan ada penerus pemimpin bangsa yang bukan dari keluarga atau kelompoknya yang sanggup menerima estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Ingat, kekuasaan selalu cenderung korup (power tends to corrupt).

Pemimpin juga harus bersikap amanah, artinya jabatan itu berupa kepercayaan dari yang memilih. Janganlah disia-siakan kepercayaan itu karena tanggungjawabnya akan dibawa sampai di akhirat. SBY-Budiono harus memenuhi janji-janji kepada rakyat sewaktu kampanye dulu. Dan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, SBY-Budiono harus melaporkan setiap tahapan yang telah dicapai dalam pemenuhan janji tersebut.

Terakhir, SBY-Budiono harus bersikap tegas, baik terhadap anak buahnya, keluarganya, partnernya, maupun terhadap lawan politiknya. Tegas harus tidak diartikan kaku, namun lebih pada ketegasan sikap. SBY-Budiono juga harus tegas terhadap pemisahan beliau sebagai pemimpin bangsa dan negara dan beliau sebagai manusia biasa.

Dengan berpegangan pada tongkat sakti tersebut diharapkan SBY-Budiono dapat menjahit bendera pusaka kita, dan selalu diridhoi Allah dalam memimpin negara ini pada periode 2009-2014. Selamat Memimpin Negeri ini. Di pundakmu masyarakat mengharap perbaikan negeri ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jangan sia-siakan amanah rakyatmu.

Jakarta, 13 Juli 2009

Alamat:
DR Soepomo Prodjoharjono, MSc, Akt.
Perumahan Bintara II blok B-31
Kota Bekasi

Fax/Tlp 021 864 3967
HP 081 2992 2193

Tulisan Selengkapnya ......

15 April 2009

ACCRUAL ACCOUNTING IN THE PUBLIC SECTOR

by Soepomo Prodjoharjono

1. Introduction

This paper describes, in broad terms, overall aspects of accrual accounting in the public sector , including financial reporting, budgeting and its users. First of all, the public sector financial reporting will be addressed to identify its users and their needs. Then financial accounting techniques under different accounting bases will be explained to give a clear position of the accrual accounting among other bases, including the debate in depth on accrual versus cash based accounting. Relationship between accrual accounting and accrual budgeting will also be presented next. Issues on definition for government entity, as well as the applicability of accrual accounting in government unit, will also be discussed. The next discussion is about the capital accounting, while the chapter will be concluded in the last section.


2. Financial Reporting: Objectives, Users and Their Needs

2.1. The New Public Management

Since the last decade or so, there has been a growing demand of politicians, as well as accounting expertise, that public sector entities should not only be accountable for cash flows and their balances but also they must be responsible for how they spend the public money. The demand has been demonstrated by, among other measures, the introduction of public management reforms, known as the New Public Management (NPM), in many developed countries. These reforms may include an emphasis on the cost effectiveness of activities, a range of incentives (to encourage better management), providing greater flexibility in the allocation of total resources, and stimulating a focus on value for money. Therefore, important issue here that has to be solved is costs of providing services by the government unit in question.
In a world of economic scarcity, costs of every service provided by the government would be a centre point of most financial report users. This is simply because, it has an impact on the citizen, i.e., how much, council tax for example, they have to pay to the local government, in providing the services they received. This issue has led to the requirement of better accounting system, that is, to enhance decision making and control over the long term financial consequences of government policies. Some authors (UN, 1984; Jones & Pendlebury, 1996; OECD, 1993) believe that accrual accounting is suitable to fulfil such requirements as it is able to provide more than that under cash basis, in terms of quantity and quality. No wonder that most of the developed countries which previously adopted a cash based accounting or budgetary accounting, have recently already introduced some forms of accrual accounting into their public sectors as part of a broader public sector reform process mainly in Anglo-Saxon countries.
Furthermore, within the framework, financial accounting and reporting system is seen to have an important role to play in providing necessary information to reflect accountability in value for money terms and, of course, to support every decision making made by every public sector's managers (OECD, 1993). Accordingly, public sector reforms should include the need to enhance accounting and financial reporting beyond cash considerations alone. In other words, its existing system is to be converted to accounting and financial reporting on the allocation and use of total economic resources (whether cash or non-cash outlays), i.e., the basis of accounting that recognises transactions or events when they occur, irrespective of when cash is paid or received.

2.2. Objectives, Users and Their Needs

Objectives of financial reporting should be discussed in accountability context as it is the fundamental value of government accounting and reporting. A democratic government should be accountable for its integrity, stewardship and performance (FASAB, 1994). In exercising accountability, government needs to provide information useful for assessing the accountability of the reporting entity. Hence, accountability must come first amongst the government objectives, whereas providing information useful for making decisions is the result of exercising accountability.
In the public sector, the financial reporting objectives have been developed in 'decision-usefulness' framework which is in coherence with accountability. Any potential conflict between them is relevant to governmental accounting policy choices (Patton, 1992). In line with this assertion, the AICPA's Trueblood report (1974) suggests that the objective of financial statements for governmental and not-for-profit organisations as: 'to provide information useful for evaluating the effectiveness of the management of resources in achieving the organisation's goals. Performance measures should be quantified in terms of identified goals.'
Jones and Pendlebury (1996) link the government accounting's objectives to the users and their needs. They introduce two approaches to explain the public sector accounting objectives, i.e., the differential approach, which emphasises the complexity of financial accounting and, accordingly, produces many users groups; and the integral approach, which emphasises the commonalties and, therefore, produces few user groups. In this regard, Jones and Pendlebury point out that the NCGA's report prepared by Drebin et al. entitled ‘Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units’ as the best example of the differential approach (Jones and Pendlebury, 1996). This report categorised the users into ten users groups, compressed into four parties:
• Financial resources providers, constitute of the taxpayers, grantors, investors, and fee-paying service recipients.
• Labour and material resources providers, comprise of the employees and vendors.
• Resources allocation decision-makers, comprise of the legislative bodies and management.
• Controller of the above bodies, i.e, by voters and oversight bodies.
The report, then, set up the overall goal of government accounting and financial reporting as "To provide (1) financial information useful for making economic, political and social decisions, and demonstrating accountability and stewardship; (2) information useful for evaluating managerial and organisational performance" (Drebin et al., 1981). These objectives distinguish between accountability and performance measurement, the likelihood narrow definition in the sense of accountability.
On the other hands, the Anthony's integral approach produces an easily understood bedrock upon which “the specific nuances” of particular organisations can be built. To have validity in financial reports, for him, budget must be produced on the same basis as the financial accounts. Since it cannot be conceived of a situation where the financial accounts would be determined by the budgetary information, he suggests that the user's needs can be developed in financial accounting terms and then, if budgetary information is required, it should be made consistent with the financial accounts. He, therefore, introduces five user groups of accounting information, namely, the governing bodies, investors and creditors, resource providers, oversight bodies, and constituents (Jones and Pendlebury, 1996). In the light of these users, Anthony then offers the following users' needs:
• Financial viability, which refers to the ability of the organisations to continue in its present form or in its planned form.
• Fiscal compliance, which refers to the extent to which the organisations has complied with the conditions laid down in its authority to spend.
• Management performance, which explicitly concerns with economy and to the exclusion of efficiency and effectiveness. Since there is no generally accepted way of defining and reporting the measurement of outputs in non profit organisations, efficiency and effectiveness, therefore, do not necessarily have to be measured.
• Cost of services provided, which is needed for comparison purposes, both between organisations and the needs of present and future generations.
The different emphasis on defining the accounting objectives was demonstrated by UN in its ‘Manual for Government Accounting’ (UN, 1970). The UN has invented the objectives for government accounting systems that emphasised on the accountability. According to UN, accounting objectives can be grouped into three types of accountability objective:
1. Fiscal accountability, which, by the accounting system
• ensures that applicable laws and regulations are followed;
• guarantees that financial records and reports are accurate and represent a fair result of government operations;
• assures that the accounts and reports are issued in time;
• secures that the expenditure is within legislative appropriations;
2. Managerial accountability, which stresses the needs:
• to provide essential information for the use of managers;
• to ensure efficiency and economy of operations, avoidance of waste, etc;
3. Programme results accountability, which:
• demands the evaluation of programmes in terms of effectiveness;
• to find out whether a programme or activity is achieving the intended goals.
Interestingly, the term accountability itself is criticised by Patton (1992) as it suffers from imprecise meaning and makes complication on the cost-benefit analysis of information. Furthermore, users of government reports are diverse. It may be impossible to provide information in any one report sufficient to meet all the needs of all users. We have to admit that financial report is only one source of information. Users should combine the information provided by financial reporting with other pertinent information.
Whatever obvious the objectives are, however, every organisation does exist in order to achieve one or more objectives which, usually, vary from one organisation to another. But, by nature, they confront with similar problem: the limitation of the available resources, i.e., manpower, capital, plant facilities, or raw materials, to permit the achievement of every desired aim. Thus, it is not sufficient merely to decide on objectives but it is also necessary to make plans for their achievement. Preparing the planning only is not adequate, however, since what should be done is not the same as what is being done. For this reason, Jones and Pendlebury (1996), among others, believe that control is still needed to ensure that the planned activities are followed and the ultimate objectives achieved. Hence, according to them, there are two of the most important tasks undertaken by the managers of an organisation, i.e., the planning and control tasks, which together they form the nucleus of the overall management system.
As far as the government accounting system is concerned, accounting must provide data to many users and the varied information needs of those users should be anticipated to the fullest possible extent. Government accounting system, therefore, should also provide assurance to executives, constituents and investors that adequate internal accounting control does exist for safeguarding assets.
To fulfil these requirements, that is, information that is readily available for planning, performance evaluation and other financial analyses, financial reports must be timely, reliable, relevant and understandable. To be reliable and relevant and well understood, financial information should be prepared based on generally accepted accounting principles which, unfortunately, these principles are relatively well developed in the commercial accounting profession. Of course, this does not mean to ignore the role of the public sector bodies, such as NCGA (the National Council on Government Accounting), in the US or, similarly, CIPFA (the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), in the UK.
In this regard, Jones (1992a) states that the United Nations took the more optimistic view of the role of governmental accounting systems in providing useful financial information. It recognised an urgent need for additional information that envisaged the government accounting. In particular, the overall information on accrual basis is much more meaningful to policy makers than information organised on other bases.
From the above point of views, the aims of accounting information are therefore can be described as, first, to show that all receipts and payments of the organisation to which the accounts relate have been accounted for. In general terms, this is often called the probity or stewardship aspect of accountancy. Secondly, to present the numerical side of the organisation in a meaningful way. This has to be done in a variety of ways such as performance indicator based on value for money traditions, balance sheet, cash flow statement, etc., to match the abundance of differing uses to which the numerical information is put together.
It is worth noting that most guidance, FRSs and SSAPs and other product of accounting standard setters bodies are from the producer and accountant’s point of view. Users of the financial information which take the biggest part of the financial world are being neglected simply because, as Jones (1994) claims, "users often are not competent to determine what information is most useful to them or at least are not articulate in stating their needs".

3. Financial Accounting Technique

It is common to believe that the different public sector organisations adopt the different accounting practices. A different view of the division of accounting technique came from most of US textbooks, including the United Nations publications (United Nations, 1984; Hay and Mikesell, 1974; Vargo, 1977; Herbert et al., 1977). There are, at least, five major accounting techniques: budgetary accounting, cash accounting, accrual accounting, commitment accounting, and fund accounting (Jones and Pendlebury, 1996). These systems are not mutually exclusive since one organisation might adopt more than one accounting techniques simultaneously, even it is theoretically possible to adopt all the five simultaneously.
Special note goes to the term fund accounting, which has been described as the government accounting itself, not as an accounting technique. Hay and Mikesell (1974), for example, explain that the most distinctive characteristics of governmental accounting (compare with the other entities) are the grouping of accounts by funds. The word fund, according to him, has a special, technical, meaning in governmental accounting. He defines fund as:
".... [A]n independent fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash and/or other resources together with all related liabilities, obligations, reserves, and equities which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, or limitations" [Hay and Mikesell, 1974].

In line to Hay and Mikesell’s thought, the United Nations (1984) classifies the accounting techniques based on the basis of recording financial transactions. Or, in other words, it is based on the recognition of revenues and expenditures, i.e., either cash, obligation, or accrual/modified accrual. For the United Nations, fund accounting is one of the classification of public sector accounting in terms of the accounting systems used by its organisation.
Implicitly, however, there is no different interpretations of the accounting technique between US and UK textbooks, as Jones and Pendlebury (1996) admit that cash accounting, accrual accounting, and commitment accounting are distinguished from one another at a point in time when expenses and revenues are recognised in the accounts, i.e., the point at which a given transaction generates a bookkeeping entry. Again, for them, fund accounting refers to the practice of accounting in terms of its separate, independent, constituent parts (Jones and Pendlebury, 1996). It is therefore, following Jones and Pendlebury’s classification, this section will particularly discuss three of the available accounting techniques, i.e., commitment, cash, and accrual basis of accounting and its modification. Fund accounting as a technique is also presented here. The emphasis of the discussions is on their uses in government accounting.

3.1. Commitment Basis of Accounting

The primary function of commitment accounting is in fact in budgetary control. It is, therefore, the commitment accounting concentrates on orders issued.
This system recognises transactions when the organisation is committed to them, or, in other words, transactions will be recorded at the time when orders are issued or received. The main weakness of this system is on the legal point of view. It is generally accepted that the issuance of purchase order has no legal liability incurred and, accordingly, the order could easily be cancelled. Recognising the issuance of purchase order as an expense of the accounting period, is likely to be too difficult to accept (Jones and Pendlebury, 1996).
Furthermore, the problem of manipulation becomes greater under this basis, compared with those under the accrual basis, because of its much more subjectivity. It also provides the opportunity for executives to contribute to general reserve at the year-end and to treat the contributions as expenses. To avoid budget cutting for the next year, for example, in a few days before the fiscal year-end the executives can easily issue the purchase orders to fill-up as much as the budget appropriated for them. When the new fiscal year commences, some of the orders will be cancelled.
Because of those weaknesses, commitment accounting is much less widely adopted in practice. Even when it is adopted, the final accounts are adjusted to appear as accrual accounts.

3.2. Cash Basis of Accounting

Under the cash basis, financial transactions are recorded in the accounts only when cash is received or disbursed. Similarly, goods and services for which payments are made are considered to be consumed when suppliers are paid (United Nations, 1984).
Further, long-term assets are not capitalised, and, therefore, no depreciation or amortisation is recorded. In addition, disbursements always coincide with expenditures. The resulting final accounts, then, are nothing more than summarised cash books. Since there are no assets and liabilities, no balance sheet is prepared. Also, there are no stock adjustments because the accounts are not concerned with record usage, but with the only fact that cash has been paid for purchases. By the same reason, consequently, there are no fixed assets (Jones and Pendlebury, 1996).
Indeed, this system actually shows actual cash transactions, and therefore, for the financial staff are easily to understand and interpret. In terms of administration and accounting expertise, this system requires much lower costs compared with the other systems. In addition, the International Monetary Fund favours this system for its financial statistics since cash accounts are clear cut and their results can be made available at frequent intervals (Enthoven, 1978).
In short, cash basis of accounting provides its simplicity, essential information, inexpensive in terms of administrative and accounting expertise, and it is much more objective than other systems.
However, despite the advantages that have already been mentioned, it does not provide information about income and capital, nor about the operating cost of the organisation during the fiscal year. Accordingly, it has a great potential for deliberate manipulation of the executive.

3.3. Accrual Basis of Accounting

Under the accrual basis, expenditures are essentially recorded at the time when goods and services are received, regardless of whether the cash payments have been made or the invoices have been rendered. Similarly, revenues are recorded when the right to collect them is generated (United Nations, 1984). Thus, the critical event of the accrual basis is on the occurrence of transactions.
It should be noted, however, that because of the prudence consideration, the revenue recognition should not be anticipated unless those revenues can definitely be collected.
Unlike under the cash basis of accounting, which the disbursements always coincide with expenditures, under the accrual accounting, the disbursements of money do not necessarily mean the recognition of expenditures, or vice versa. Consequently, certain deferral adjustments have to be made on every fiscal year-end. These adjustment include: the recognition of accrued assets, such as interest receivables; accrued liabilities, such as salaries or interest payable; adjustment to prepaid expenses; allowance for bad debts; year-end inventory adjustment if necessary; and depreciation or amortisation (Schwartz, 1991).
Final accounts, under the accrual concept, are not produced uniformly. What they have in common is that they produce a balance sheet and an operating statement, which are in contrast to the cash basis of accounting (Jones and Pendlebury, 1996).
Hay and Mikesell (1974) state that the use of the accrual accounting is considered appropriate for governmental units as well as profit seeking businesses. In government, use of the accrual basis enables a better comparison between actual expenditures and revenues and the amounts authorised in the budget approved by the legislative body, as well as enabling computation of the cost of rendering services.
In addition, UN outlines three benefits of using the accrual basis. Firstly, it measures inputs in terms of resources consumed. Secondly, it makes possible the identification of economic cost, i.e., the consumption of resources either paid for in prior years or to be paid for in the future, which are both considered in the annual result of operations in the relevant year. And lastly, it provides a more accurate and more comprehensive picture of the financial position at the period end than that given by the cash basis. Because of these benefits, the United Nations suggests:

" ...... one of the important accounting reforms which merits serious consideration in providing additional financial information for policy formulation, management and control of resources and effective audit is the use of accrual accounting."

Surprisingly, as United Nations asserts, the adoption of accrual accounting is not suggested as a replacement for the cash and obligation bases that are currently employed. On balance, it is desirable to maintain cash and obligation bases for budgetary and to some extent for accountability purposes. Accrual accounting for recording transactions should be used on a ‘selective and supplementary basis’ in areas where supplementary financial information provided by such accounting is considered to be most essential (United Nations, 1984). In this sense, the UN lost its argument that accrual accounting gives a better performance in the expense of public money used to produce the report.
An opposite view comes from Nobes (1989). He claims that accrual accounting has been used in commercial accounting and is not, therefore, relevant to government. He continues that the accrual basis is not without criticism in the commercial sectors. In this regard, Craner and Jones (1990) have proved that local governments in the UK have developed accrual accounting since the 19th century and continues to develop in its own form of accrual accounting with its rationale, even though it was not for income determination.
As it has been stated in the previous chapter, the 1966 AAA Committee affirmed that matching ideally involves establishing causal relationships between costs and revenues. However, it recognised that this was not practical and offered the weaker test of costs and revenues which have positive correlation. Most (1977) argues that the concept should be abandoned in favour of the older idea that expenses and revenues are simply period measurements. This proposition is important to the public sector environment, as the relationship between revenues and expenditures is, in most cases, totally unclear.
To sum up, accounts on accrual basis reflect the status of funds, inventories, and other resources available, the receipt of goods and services, the use of available resources in relation to work performed in a given time period, and the liabilities of the government. The relevance of accrual accounting in government accounting practice, though still in debate, is undoubtedly a matter of accountability and stewardship improvements.
An important point which is often overlooked is that the term 'accrual accounting' is not synonymous with private sector practices, nor is it synonymous with historical cost accounting (Jones, 1994).

3.4. Modified Accrual Basis of Accounting

Between cash and accrual bases, some UK local authorities adopt what it is called modified accrual accounting. Jones in his research found out that there are two versions of this type of accounting: the first is the ‘income and converted payments’ method. Under this method, all revenues are accrued when they are earned, while payments throughout the year are not continually accrued. The second method is ‘converted receipts and payments’. Under this method, by contrast, all payments are accrued, but revenues are not continually accrued (Jones and Pendlebury, 1996).
In distinguishing between the cash basis and the modified accrual basis, it is important to recall that the cash basis recognises revenues when collected rather than when earned, and recognises expenses when paid rather than when incurred. Modifications to the accrual basis accounting, which is commonly used in US government accounting practice, include items such as, the capitalisation of assets and the accrual of income taxes. If these modifications were made, the resulting balance sheet would include long-term assets, accumulated depreciation, and a liability for income taxes. In US, if modifications are so extensive to the cash basis that the statements more closely resemble accrual basis statements, the accountant should treat them as accrual basis statements and note their departure from GAAP in the audit of review report (Schwartz, 1991).
However, it must be borne in mind that moving from ‘receipts and payments’ towards ‘income and expenditures’ approach would boost on the ‘expenditures’ side than the ‘income’ side, meaning that it would produce a greater cost for the year, which in turn increase the rates paid by the citizen. As a result, because rates would probably have to increase in the year of changeover from cash to modified accrual, meaning that there was some reluctance to recommend the changes. Also, the additional administrative effort involved in accruing payments was perceived by some to be significant enough to justify accrual of only irregular payments, despite the potential manipulation on the uses of cash basis.

3.5. Fund Accounting

This technique is usually used in government organisations, particularly local government. Local government revenues are obtained from sources other than the sale of goods and services. It receives most of its finance from local taxes, grants and borrowings (Jones and Pendlebury, 1996).
The consequences of the uses of different funds is that accounting reports should show the extent to which these differing goal of every fund are achieved. For example, local government that provides health, education and general public services has different specific goals for each service. Consequently, the local government should need a series of accounts for each service.
Secondly, because its finance has been provided in indirect exchange for goods and services, there are often restriction schemes on what the organisation can, or cannot, do with the finance. For example, there may be a grant that is specifically assigned for a school building project. In this case it would be wrong to spend the money in any other way. In this respect, accounting system has to be developed to handle these kinds of restrictions that is, among other things, using a fund accounting.
On the other hands, the fund theory that has been introduced by Vatter (1947) found a main weakness on the entity theory, which is how to define the entity. Thus the fund theory concerns the funds as a reporting unit. In the organisation context, local government must be viewed as a series of funds . Each fund has its own income and expenditure account, balance sheets, and other financial statements. The apparent difference of the uses of fund accounting between private sector accounting and local government accounting is the extent of its use and the extent to which consolidations of fund accounts are processed.
In local authorities, unlike in a parent-subsidiary relationship in the private sector, there is tight control of inter fund transfers, known as virement. These practices are not common in the private sector.

4. The Need For Accrual Accounting in the Public Sector

Most accountants agree that accrual accounting has a significant position in the private sector financial reporting. By default, accrual accounting has been used for preparing the financial report of the private sector companies, dating back to the beginning of accounting developments in the sixteenth century, when Frater Luca Pacioli published his Summa.
In the public sector, however, this role becomes a focus of debates. The fact that, as a cross-country experiences have proven (El-Batanani and Jones, 1996; Lüder, 1989, 1993; Bac, 1990, 1996), the public sector reforms that recently have been introduced world-wide are significantly moving towards accrual based reporting. Indeed, accrual accounting is beginning to generate interest in the public sector because of its potentiality to contribute to improve public management and public sector performance. The uses of accrual accounting has also been a common feature of public sector budgeting and financial reporting requirements (Likierman, 1992). Its application to the core elements of the public sector financial accounting, including its budgeting, is about to be a prevalent one, mostly, at the central government of some developed countries (OECD, 1993; UN, 1984; HM Treasury, 1994, 1995).
Basically, the accrual basis of accounting and reporting has been recognised as useful in providing information on matters such as the resources controlled by an entity, the full cost of operations (or of providing services) and the assessment of economy and efficiency of operations. In addition, it will also be needed for matching the costs incurred during a particular accounting period with the benefits earned and revenues with goods or services provided.
Since the public sector is not dealing with the profit and there is no relationship between revenues and costs, thus the public sector financial reporting tends to show a 'value for money' performance. This can be achieved if the financial report is based on the accrual accounting, as it does clearly show a relevant input and output measurement based on periodical reporting. Costs of providing services then becomes a major issue for whoever the users and whatever the users needs are. This is in line with the issue on income determination in the private sector where the matching concept can be interpreted as matching costs and benefit arises from the costs incurred.
However, in an effort to draw conclusions on the degree to which accrual accounting may be useful in the public sector is somewhat difficult if not impossible, as no report on it is available. The only thing we know is that state owned enterprises, public corporations, nationalised industries, as well as the private sector companies have a long time experienced to use accrual accounting for its financial reporting and for profit measurement.
Raman (1979), quoted by Jones (1992a), offers the relevance of Tiebout hypothesis for financial reporting. He suggests that voters will be able to judge whether there is fiscal equivalence (that is, whether each voter is getting benefit equal to the taxes paid) if the accounts of the government sector adopt full accrual accounting. However, Jones argues that this suggestion was absurd, for not to say impossible, as it requires at least two conditions that have to be met (Jones, 1992a):
it requires that accrual accounts for an individual program or for the organisation as a whole are capable of explaining to the individual that he or she is experiencing fiscal equivalence (which is not obvious since fiscal equivalence relates to each individual not the community as a whole), and
it requires unswerving belief that the measurement problems associated with accrual accounts are always outweighed by any feelings that it produces better measurements of benefit than modified accrual or cash flows.


5. Accrual Accounting in the Government Entity: Its application

5.1. The Government Characteristics

Every government elsewhere delivers functions to its citizen such as the provision of goods and services that markets fail to provide, the distribution of income and wealth, the management of the economy, and the protection of the public by enacting laws and regulations (Goode, 1989). To carry out such functions, the government should have certain powers: the power to enact legislation by which citizens must abide, the power to levy taxes to support its activities, and the power to conduct monopolies in certain operations where charges are made to the users of certain services or products based on the amount of services or products received (AAA, 1972). The government then with its powers can obtain the resources to produce the goods and services.
It is, therefore, the duty of the government to be accountable to the citizen by publishing a report that is suitable for such purposes. Of course, the type of accounting will be influenced by the structure and the services delivered by government, which is, to a greater extent, differ from the private sector.
From the economic point of view, government has three main characteristics:
• the absence of the profit motive. Profit motive is the most fundamental measure of performance in the private sector.
• the lack of a competitive market place because of the government's monopolistic power.
• the difficulty in measuring the government output in terms of quantity and quality.
However, as far as financial reporting is concerned, there are several government characteristics which make it different from other organisation. Evans (1992) identified such characteristics as follows:
The focus on expenditures. The private sector company's reports usually concentrate on 'profit and loss' and 'earning per share' figures. The company usually tends to boost these figures, by using a creative accounting for example. This probably understood as the ‘death or life’ of the company, much depends on its share value in stock market. The public sector organisation, by contrast, tends to show its expenditures compared to its budget as the organisation tend to show the achievement of what has been set for in the budget. The 'value for money' figures, as a performance indicator, will be more important than the balance sheet figures.
The role of the budget. Budget in the private sector company is somewhat confidential because it contains a strategic planning of the company in competing with other companies. But this is not the case in the public sector. Budget must be published to the citizen to show how efficient the expenditures will be, how they do get the money, and how they do assign every money to each activity.
The treatment of long lived assets and depreciation. In the private sector, assets can easily be defined. All long lived equipments which are used in the operational activities of the company in producing company profit must be treated as assets and should be depreciated. In the public sector organisation, by contrast, there are at least two different assets that can be identified: assets as an input to generate outputs and assets as an outcome itself which are readily used by the public. Museums, city garden are assets which fall into a second criteria. They are not a productive goods even though has a limited life, and cannot easily be a subject of depreciation.
Concerning the application of the regulation and rules for financial reporting such as FRSs and SSAPs, there is also the difference between the public and private sectors. In the case of private sector there is a constant tension between standard-setters body in one end and companies in other end in the way in which they have to abide by standards. This tension is far less, for not to say none, in the case of public sector because of the low expectation of the public sector organisation about how much freedom is open to them.
In addition to those characteristics mentioned above, since public sector entities are financed at whatever proportion by public money i.e. taxation, it is sensible that those entities should provide a set of financial report which clearly view the money used, unused or reallocated sources completed with any necessary explanation. In general, the public sector is characterised by complicated systems in which institutional, economic, social and political factors interact.

5.2. Defining Entity in the Government Sector

IFAC-PSC of the US (1991) in its study no. 8, defines entity as “[the units] of which it is reasonable to expect the existence of users dependent on financial reports for information which will be useful to them for accountability and decision making purposes.”
In the business sector, identifying company’s entity is not generating any problem, as the company’s property rights are very clear. For example, it may easily identify which assets; liabilities and capital are owned by the enterprise in question.
The public sector, however, is totally different. Sometimes it will not be easy to identify some elements that belong to the entity. For example, which assets should be included in hospital financial report as the owner of certain assets is unclear, whether they are owned by the hospital or National Health Service Authority.
In practice, there are two distinct concepts of the financial reporting entity, i.e., the legal entity concept and the control concept. The former concept maintains that each non-profit organisation represents a separate financial reporting entity. Management and governing boards of the organisation select organisational arrangement appropriate for the financial and operational characteristics of the organisation. The latter concept defines the financial reporting entity in terms of the authority and responsibility for establishing policies, the ability and responsibility to direct operations, and the access to and responsibility to assets and liabilities (Holder, 1987).
Despite the differences between public and private sector financial reporting entity, both of them should produce or provide a set of financial report in order to meet their users' needs. Indeed, both have different emphasis on which and how to report sensibly. Albeit these differences, financial reporting in the public sector is also seen as is a key element in the accountability of public sector bodies. Yet, to whom the public sectors are accountable should be defined clearly as to establish a 'fairly presented' value.
Issue on consolidated report is also hardly to have an agreement since the level of the reporting unit is ambiguous. For example, should the primary school publish its own financial report or its report should be included in the Local Government’s? Thus defining the output and throughput are not quite easily to define them (Jones & Pendlebury, 1996; Likierman, 1994).
Nevertheless, government entity is different in some respects from private sector organisation, they are not sufficiently different to reject the notion of accrual accounting. One of the fundamental flaws in the arguments is, as Jones (1992a) asserted, on a going concern concept. Clearly, the apparent ownership of government operations may change periodically with the election of new governments, however, the business, management, assets and clientele of government continue more or less unchanged through successive governments.
Sometimes reporting entity is different to the organisational entity itself. Fund accounting is a good example for the extent to which several financial reports are published within one public sector organisation. As it has been asserted by Jones and Pendlebury (1996) that fund accounting report is based on type of fund, where each fund accounts for specified items of income and expenditure. Consequently, each fund will produce an operating account and a balance sheet. If all fund within the organisation are consolidated, then there will be only one set of financial reports for the organisation, which consists of a balance sheet, a statement of profit and loss and a statement of cash flow (Jones and Pendlebury, 1996).

5.3. The Applicability of Accrual Accounting in the Government Entity

Accrual accounting provides a framework within which the focus on inputs can be related and redirected to a focus on outputs. Information on an accrual basis is much more meaningful to policy makers than information organised on other bases, i.e., in measuring projects costs and benefits, asset valuation, management control and in general, to raise the efficiency with which resources are being used in government (Craner & Jones, 1990)
The reason for its introduction is similar to the reason for the introduction of program/zero based budgeting in the 1970s. The objective should always be to achieve better management practices so those public sector programs can be delivered more efficiently. The introduction of accrual accounting, like the introduction of any new system, must be accomplished in such a way that management practices are achieved.
The applicability of accrual accounting in the public sector is very wide. In the US Federal Government, the first real impetus for the adoption of accrual accounting came in February 1949 when the first Hoover Commission recommended to Congress the adoption of an accrual accounting system which would show resources, liabilities and actual operating costs. In its report, the Commission observed that
".... there are serious weaknesses in the internal operations of the Federal Government in the fiscal field. These weaknesses penetrate into the heart of every governmental transaction. The President's budget, as submitted to Congress annually, does not indicate accurately what the costs of each activity will be over the coming year; and the government's accounting system, outmoded and cumbersome, does not indicate what was accomplished with the money spent in the year past" [UN, 1984].
In the UK, resource accounting, which focusing on outputs, was introduced by Conservative Government across government by year 1998 (and resource budgeting in year 2000) (HM Treasury, 1994, 1995; Efficiency Unit Scrutiny, 1995). The system was claimed to achieve improved management and value for money by:
"- focusing more on resources consumed and not just a cash spent
- treating capital and current expenditure in a way which better reflects their economic significance
- encouraging the discipline of a greater emphasis on outputs and the achievement of aims and objectives” [HM Treasury, 1995].
However, Craner and Jones (1990) have a different argument on its application in the public sector. They argue that government accounting has two dimensions by which accrual accounting may be thought as an acceptable accounting base. Firstly, to finance all or some of the budgeted expenditures taxes are determined annually. Accordingly, financial accountability in government is annual. Secondly, politicians are subject to some form of periodic election. Consequently, politicians are endowed with short and finite time horizons. Political accountability then must be periodical. Because of these, there will be a fundamental consequence on the interest: this year's taxpayers and this period's voters cannot be assumed to be the same as future years'.
Yet, two problem may arise on an application of accrual accounting in the public sector. Firstly, with respect to non-monetary assets since full accrual accounting requires financial values for them. However, for accountability purposes, Jones and Pendlebury argue that government could still have control over non-monetary assets without using financial values since physical inventories were systematically kept.
The second problem is with respect to the budgeting system. Craner and Jones (1990) assume that accrual accounting will be the best implemented in the accrual based budget, as well as the financial accounts. Most of the accounting professionals were very rare to recommend the use of accrual accounting incorporation into the budgeting system. In the UK, for example, accrual accounting and budgeting is still being urged to be used to a number of public sector organisations such as national accounts, government departments, non-departmental public bodies, nationalised industries, public corporations, NHS, local authorities, charities, educational institutions and housing associations (HM Treasury, 1995).
It is worth noting that for the business-like public sector organisations such as British rail, Royal Mail and other similar companies, the uses of full accrual accounting is indirectly driven by the UK’s company law, i.e., in order to give a true and fair view, their financial reports should comply with FRSs, SSAPs and other SORPs.
One of the critical factors hampering the successful implementation of accrual accounting across the public sector has been the absence of adequate training for those at the accounting office, as the South Australian Auditor-General wrote in its 1991 annual report (MoF, 1994) that "the need to develop and implement systems and policies to accommodate accrual accounting requires professional up-to-date accounting skills". Furthermore, many of the key personnel in the public sector have not had any significant private sector accounting experience for many years. Accordingly, the skill base in some organisations requires updating or enhancing. In most instances this can be achieved through training and management programs. However, there are many instances where external public sector consultants are required and skills must be brought in to supplement the existing skill base.
Another factors which also hampers such implementation is the effect on budgeting. There is a pessimistic view of the implementation of accrual accounting in the public sector, particularly in local authorities, that comes from the public finance expertise. Davey and Devas (1996) believe that budget deficits occur primarily because revenue is estimated at unrealistic levels. The use of accrual based accounting system, revenue side in particular, will give unrealistic revenue estimates, which would lead to inflate expenditure levels as in the case of Ahmedabad LA (Pakistan) and Jinja LA (Uganda). However, this problem has been recognised by the UN in 1984 in its recommendations,
"25. In regard to revenue, the adoption of accrual accounting faces some problems irrespective of the importance and necessity of obtaining information on the amounts to be collected by the revenue-producing operations in governmental entities. It is also essential to take into account that in the majority of cases revenues become uncollectible for different reasons, some of them of a political nature, especially when receivables originate from inter-agency transactions. Accordingly, the final results of operations may reveal inappropriate situations because accrued revenues contain amounts which cannot be collected. A similar situation is presented when revenues originate from income and other taxes. In such cases, the estimation becomes more difficult since the available information does not provide precise data indicating the amount of revenues that will be eventually received" [UN, 1984]
Thus, the application of the accrual accounting in the government entities such as local authority must be considering the prudence factors by, for example, day-to-day examining the prospects of revenue collection, and adjust the expenditures as soon as the income target does appear not be met.

5.4. Cash vs. Accrual Accounting in the Public Sector

This section is intended to assess the usefulness of accrual accounting, compared to cash accounting, in more depth views and discussions. This thought came from the OECD statement that cash and accrual accounting represent two end pools on a spectrum of possible accounting and financial reporting bases (OECD, 1993).
Cash accounting has traditionally been the basis upon which most public sector entities have accounted and reported, largely reflecting the benefit this basis has in demonstrating compliance with cash spending limits. It is the basis upon which governments have traditionally budgeted and for which public sector entities have generally been held accountable. Oshisami (1991) suggests that the fiscal relevance argument in favour of cash accounting outweighs other considerations.
By definition, cash accounting is the basis of accounting records by which it recognises transactions when cash is paid or received. This recognition is not necessarily related to the timing of the services provided or benefit received from transactions. Financial results of the system are reported on the basis of differences between cash received and cash paid. In other words, it is the system that summarises the transactions occurred during the accounting period, manifested into a cash account, on which information is provided for the sources of cash receipts and expenditures statement, to which funds were applied during a reporting period.
In addition, cash accounting does mean that asset registers do not exist or are incomplete; debtor accounts cannot be properly reconciled to sales and cash receipts; aggregate creditor balances are unknown; and departments often act differently in the end of budget period every year.
In facts, almost all governments, both in developed and developing countries, still use the cash basis of accounting system since it offers the simplest procedures, especially useful for stewardship and financial programming. However, despite its advantages, the cash basis actually has some drawbacks. It is in contradictory to the matching concept as described under the SSAP 2. That is, revenues and costs are recognised as they are earned or incurred, not necessarily when the cash flow relating to them is received or paid, and are matched with one another as far as possible (Arnold et al., 1985; Jones and Pendlebury, 1996).
Further drawback of cash basis is on the need to know the financial consequences of the decisions taken during the period, which require recognition of periodic changes in monetary and non-monetary items in the appropriations cycle. The implication is that cash accounting does not, and cannot, account for the year's spending programme in that year (Craner and Jones, 1990).
Further problem that arises from the use of the cash basis is that the balance of appropriations available for expenditure may not be accurately stated when determined on only the basis of cash payments (UN, 1984). Thus, there is a strong potential for over-spending (deliberate manipulation) appropriated amounts to produce preferred results when the system is used. It is recognised that the tight pre-audit for each financial transaction, whether to be followed by the cash payment or not, may avoid the malpractice of the budget execution.
The system also does not provide a useful data in investment projects funded by government since they need data based on cost incurred for cost-benefit analysis of the projects, valuation of fixed assets and properties, accrued interest on external debt, etc.
The proponents of cash accounting, as well as fund accounting, however, always say that the fundamental accountability issue under the system of government is to determine the net cash movement as a result of taxes and other revenue raised during the year and disbursed as commercial and community programs. That is, the net cash movement on year to year basis should be the focus of government reporting. Furthermore, they also rely on the assertion that the government entities are different from private organisations according to how they are managed. On the other hands, accrual accounting has benefits that are significant in their own right. Firstly, it enables more accurate monitoring of the outcomes of investment decision based on capital budgeting techniques. Secondly, it provides an opportunity to budget on accrual basis. And thirdly, it is the most important one, it provides a reliable input and outputs measurement for the costs calculation of providing services.
In the UK, its local authorities has adopted modified accrual accounting for their reporting since the nineteenth century, even though in a very basic method. In its developments, for over a hundred years on, accrual accounting has been a central point issue for debates, especially on the adoption of a full accrual accounting that is used by the private sector.
Modified accrual accounting is fundamentally different from the private sector’s accrual accounting, but there were pressures to affluence local authorities to use commercial accounting. In this regard, Jones (1993b) summarises the rational reasons why local governments adopt the modified, but not fully, accrual accounting. First of all, loan charges and loan principal spread over maximum periods in the revenue accounts, laid down by the government, would give it an important financial control over local government's activities. It forced politicians to bear a proportion of the capital cost of borrowing in increased rates. Since charging depreciation in addition to the loan redemption could not be afforded, the modified accrual basis was effectively mutually exclusive of full accrual. Secondly, because political control depends on periodic elections, the manipulability of cash accounts from one administration to the next was unacceptable.
On the other hand, modified accrual accounting differs from cash basis in respect to the way in which it treates capital acquisition when the sources of finance come from borrowing. In addition, it has been common to adjust operating statements for changes in the opening and closing debtors and creditors accounts. Clearly, cash accounting is to be used in budgetary control on day-to-day basis, the adjustment of receipts and payments has been made to report such accrued accounts such as material stock, interests charges, rents, etc. in the end of every fiscal year.
They then implement this system into local government and argue that revenue, in municipal accounting terminology, is similar in meaning to the same term in private sector accounting, whilst expenditure, is a municipal accounting term which replaces both the term 'cost' and 'expenses' used in the private sector accounting. In addition, Jones and Pendlebury (1996) state that this accounting system is adopted by public sector organisations, especially some UK local authorities.
However, Willits and Bettner (1988) in their survey proved that a number of small governments still produce cash basis financial statements. By questioning the need of requiring modified accrual financial reporting in all US's municipalities, they then suggested that the GASB should consider the acceptability of cash basis reporting in the case of small municipalities. Moreover, regardless the arguments and debates around budgeting system i.e. line item budgeting, programme budgeting, incremental budgeting and zero-based budgeting, as long as simplicity and easy to interpret by the users is concerned, probably local governments, to some extent, preferred to used cash basis along with line-item budgeting in their financial reporting.
Indeed, whether accrual accounting is the right choice for all public sector organisations is a dubious point. But this is not the case to simply reject the uses of accrual accounting. Rather, the many failures in the private sector provide good reasons why private sector accounting methods should be modified before being adopted by the public sector.
One thing however is clear: one of the dangers of cash accounting is that it is open to considerable manipulation. The 1991 Victorian Auditor-General's report cites some examples of expense deferral and revenue advancement that highlight the capacity to manipulate net cash movements. While accrual accounting is not impervious to manipulation, it is not open to the same abuses to which cash accounting is subjected.
But it is hoped that this has all changed by the introduction of accrual accounting. At least, it brings about a balance sheet perspective of the organisation, matching of revenues and its costs, and a framework for better asset management.

5.5. Accrual Accounting and Budgeting

The impact of better accounting system on budgeting system in the public sector organisation has been widely discussed by many authors in public administration and public sector accounting literatures. To named but few, are Aaron Wildavsky, R Anthony, Goode, Enthoven, R H Jones, who are leading authors with their in-depth explanation to this relationship. It is not the intention of this study to discuss more about it. Rather, this review is straight forward to the issue on accrual accounting in the context of accrual budgeting.
Although budgeting system and accounting method are different, they are, of course, intimately related, and in practical terms link each other in a variety of ways. Budgeting provides general framework about how the revenue and expenditure allocated as financial planning by which local government carries out activities and services. Since financial reporting is a last step in budgeting cycle, accounting method then may be used as a based for measuring financial accountability of local government.
So far, as we all know, accrual accounting has been a major topic of government accounting reforms. Unfortunately, sometimes it has been discussed in isolation in accounting technique and theory. Not so many accounting writers whose works link to the external aspect of accounting. Indeed, accounting system must be coherent to the budgeting system that is suitable for the system. Its implementation in the public sector organisation will be successful if it is accompanied by the budgeting that uses the same basis of accounting (that is, accrual budgeting). The system can properly be monitored by the use of accrual accounting. Or, in other words, accrual accounting might not be used as a budget control if the organisation’s budget was prepared based on cash basis.
Accrual budgeting at least can identify a backlogged maintenance and deferred expenses and can determine the extent to which it is expensed in current periods. This enables key decision-makers to determine the extent to which they are passing a time bomb on to the next generation.
However, preparing budget is about gathering data from the lowest units of the organisation, submitted to the higher level of the organisation, then to be compiled together as a budget draft. This is known as bottom-up budgeting process. Consequently, budget preparation will be involving all units and departments within the organisation. The main problem of accrual based budget is clear: lack of skilled staff within the executive body to prepare such budget, politician usually do not care about a complicated calculation, paper and time consuming, and last but not least, the limited budget that is available for the preparation .
In local authorities, however, where a large amount of money is involved, are essential to have a good financial planning system. As part of corporate planning process, financial planning involves a long and medium terms planning, which in turn have to be broken down in a yearly plan, namely annual budget. Jones (1992a) states that budgeting has been the most influential factor to the forms of accounts and financial reports, as well as the contents. For him, the primary reason for this relationship is to serve as a tool for central financial control, either the central government or the central administration within local authorities. It is, therefore, type of accounts and financial reports formats usually are used for financial control purposes (that is, to monitor everyday financial activities of every account against its budget).

5.6. Issues on Capital Accounting

When government acquires fixed assets such as lands, buildings and equipments, they are generally not set up as assets on government account. Rather, they are recorded as expenditures. This is true in the case of the government that uses a traditional cash accounting. However, in the recent years there has been a gradual movement towards the uses of accrual accounting in the public sector.
Depreciation, which was previously harmful to be charged in local government accounts, for example, now becomes an interesting topic of discussions among academicians and accounting professions, although they have already agreed that accrual accounting is a prerequisite to be implemented in the government sector.
Depreciation can be defined as “a systematic allocation of cost or value over the economically useful life of an asset” (Jones & Pendlebury, 1996). A broad definition can be found in SSAP 12: “…… as the measure of the wearing out, consumption or other reduction in the useful economic life of a fixed assets, whether arising from use, effluxion of time, or obsolescence through technological market changes” (ICAEW, 1992).
For business-like public sector company, there will be no doubt to include such calculation for their costs as the concerned assets are in use for generating the profit. But what grounds to be used for depreciating the inheritage assets, such as museums or city garden, owned by local government? Pallot (1990) points out that importing ideas without modification from the commercial sector is often inappropriate, particularly with respect to such fundamental concepts as assets. However, the Code of Practice On Local Authority Accounting in the UK recommends that a full system of depreciation accounting should be implemented in local government report.
Rowles (1991) believes that applying accrual accounting concepts to the preparation of balance sheets for public sector entities has focused attention on the principles relevant to accounting for infrastructure and heritage assets held in government sector. He profoundly argues that when such assets are under control by non-business public sector entities they are in some way different from other types of physical assets held by the same entity. These differences are asserted so as to necessitate adoption of accounting techniques unique to this type of assets. Where capital expenditure is initially funds by borrowings, charging depreciation on these assets imposes intergenerational inequity. Depreciation is seen to add to the financial burden on the future community (Rowles, 1991)
However, if such assets are owned by business-like public sector entities, those assets appear to be accounted for in a way that is consistent with principles applicable to all other types of assets.
Another thought comes from Pallot (1990) in her response to Mautz who has been ‘accused’ that his thought on infrastructure assets are viewed as ‘liabilities’ rather than as ‘assets’. She offers two factors that can be used to distinguish whether certain asset in question is a community or ordinary assets. The two dimensions she offers are: assets as resources and assets as property.
The first dimension tells us that ‘public assets’ cannot only be categorised as ‘inputs’, but also as ‘outcomes’. Assets as resources (inputs) will be treated as an ordinary asset and subject to depreciation, while assets as outcomes do not. For example, motor vehicles owned by local government fall into the input category because they can be used to produce the outputs. Monuments and museums, on the other hands, would fall into the outcome category, as they are directly access by the public in their pursuit outcomes. The two groups of assets are totally different in nature and should not be mixed together in financial statements.
The second dimension is that, assets can also be viewed from the exclusionary aspects. The degree of exclusion of the property can be measured by the right to manage and make decision about the property, the right to benefits arising from the property, and the right to dispose of (sell or destroy) the property (Pallot, 1990). Again, from the example above, motor vehicles are totally exclusive, non public goods as not every body can use them, while monuments and museums both are regarded as public goods.
To support the argument why such community assets are not depreciated is that, according to Pallot, financial statements are rendered almost meaningless when assets have no readily determinable economic value and no readily determinable economic life. Historical cost is meaningless when assets can be upwards of a hundred years old.
A different view comes from Currie (1987). She suggests that a renewal accounting may be more appropriate to these types of assets than depreciation accounting methods. The system is based on the view that certain types of assets have an infinite life if they are maintained by having worn components replaced as necessary. Office buildings, for example, if being neglected without maintenance will ultimately fall down shortly and has no value. By contrast, the building will have an infinite useful life if it well maintained. In fact, there are clear examples in reality: so many historic, well maintained buildings in London, Paris or Brussels which are still in use, all of them have been built more than a hundred years ago and are still being used very well. In this regard, Rowles (1991) doubts over the system whether it can easily be implemented since almost all assets have a finite useful life, though may have very long live. The maintenance costs cannot indefinitely extend the life of the assets.
However, as Jones (1992b) asserts, the confusion on the capital accounting is simply because the boundary between accounting and finance in the public sector organisations nowadays is unclear because they are usually bound up with each other. For example, financial reporting system in the public sector usually has been designed to control the budget. The definition of depreciation, i.e., allocation of initial costs, then can be interpreted as a reserved replacement of such assets.

6. Conclusion

Financial report should provide information that can satisfy the users. However, there are many users with their different needs. Surprisingly, the orientation of financial report standard setting bodies are still on the producers’ side, even till now. They have neglected the user needs consideration. For them, the financial report is not designed for the end users. But Jones gave an argument why it might happen: the users themselves have no intention to read the report, particularly in the public sector.
In addition, government accounting system should also provide assurance to the users that adequate internal control does exist to safeguard the government assets. To fulfil this requirement, the financial report should be prepared timely, reliable, relevant and understandable.
Cash based accounting that has been used by most of the governments in the world has been proven inadequate to provide important information for planning, decision making and analysis. The system which just records the money coming in and out, fails to uncover important information such as creditors, debtors, assets and many others. The wave of reform to replace such system by accrual based accounting has been embraced throughout the world, both national and local levels.
However, there are many scholars who are pro and against the implementation of accrual accounting. At least they are on agreement that cash based accounting alone does not provide a sufficient information for external and internal users. The accrual accounting in government sector, even though with different argument why it is used, gives a better accountability, a clear picture of the entity, a more accurate monitoring, as well as a performance indicator, both in monetary and non monetary terms.
Indeed, accrual accounting cannot give a better result if it is not accompanied by the accrual based budgeting system. The UK government in the right direction: its accounting system reform (resource accounting) does include the requirement to the uses of accrual budgeting in all departments and local authorities. However, its implementation in the developing countries is somewhat arguable as the skills of government accounting players, like politicians, are not the same level as their counterparts in the developed countries.

BIBLIOGRAPHY

American Accounting Association (1972): Report of the Committee on Concepts of Accounting Applicable to the Public Sector 1970-71. Accounting Review, Supplement to Vol. XLVII pp. 77-108
American Institute of Certified Public Accountants (1974): Objectives of Financial Statements. New York: AICPA
Arnold, J., T. Hope and A. Southworth (1985): Financial Accounting. London: Prentice Hall
Bac, A.D. (1990): Municipal Accounts in Holland. Journal of Public Finance and Accountancy 9 November.
-------- (1996): Local Government Accounting Reforms in The Netherlands. Research in Governmental and Nonprofit Accounting Vol. 9, pp. 239-258. Greenwich, CT: JAI Press
Craner, J. and R.H. Jones (1990): Accruals Accounting for National Governments. In Chan, J.M. (Ed.): Research in Third World Accounting, Vol 1, pp. 103-113. Greenwich, CT: JAI Press International
Currie, B. (1987): Accounting For Infrastructure Assets, Public Finance & Accountancy, 8 May 1987.
Davey, K.J. and N. Devas (1996): Urban Government Finance. in Davey et al: Urban Management: Challenge For Growth. Aldershot: Avebury
Drebin, A.R., J.L. Chan, and L.C. Ferguson (1981): Objectives of Accounting and Financial Reporting For Governmental Units: A Research Study, Vols. I and II, Chicago: National Council on Governmental Accounting
Efficiency Unit Scrutiny (1995): Resource Management Systems. London: HMSO
El-Batanani, K. and R.H. Jones (1996): Governmental Accounting in Sudan. Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 9, pp. 209-218. Greenwich, CT: JAI Press.
Enthoven, A.J.H. (1978): Accountancy and Economic Development Policy. Amsterdam: North Holland-Americans Elsevier
Evans (1992): Local Government Accounting, Reporting and Budgeting. In Henley, D., et al : Public Sector Accounting and Financial Control, 4th ed.. London: Chapman & Hall
FASAB (1994): Objectives of Federal Financial Reporting. Concepts Statements No. 1, FASAB.
Goode, R. (1989): Government Finance in Developing Countries. Washington, DC: The Brooking Institution
Hay, Leon E. & R.M. Mikesell (1974): Governmental Accounting. Homewood Illinois: Richard D Irwin, Inc.
Herbert, Leo, et al.(1977): Accounting And Control for Governmental and Other Non-Business Organizations. New york: McGraw-Hill Book Company
HM Treasury (1994): Cm 2626: Better Accounting For The Taxpayer's Money: Resource Accounting And Budgeting in Government. London: HMSO
-------- (1995): Cm 2929: Better Accounting For The Taxpayer's Money: The Government Proposals. London: HMSO
Holder, W.W. (1987): The Not-for-profit Organization financial Reporting Entity: An Exploratory Study OF Current Practice. Financial Accountability and Management, Vol 3 No 4 (Winter).
ICAEW (1992): Accounting Standards 1992/1993. London: Accountancy Books.
IFAC - Public Sector Committee (1991): Study No. 1: Financial Reporting by National Governments. New York: IFAC.
Jones, R. (1992a): The Development of Conceptual Frameworks of Accounting For The Public Sector. Financial Accountability & Management Vol 8 No. 4 Winter 1992 pp 249-264.
-------- (1992b): The History of The Financial Control Function of Local Government Accounting. London: Garland.
-------- (1993a): Local Government Accounting, Reporting And Accounting Principles in The UK. Research in International Government and Nonprofit Accounting Vol 8. Greenwich, CT: JAI Press
-------- (1993b): An Overview of Local Government Accounting in the UK (draft). Birmingham: The University of Birmingham.
-------- (1994): On The Publication of Accounts, paper presented to the British Accounting Association Annual Conference, Winchester.
Jones, R. and M. Pendlebury (1985): What Makes Public Sector Accounting Different?. The Accounting Magazine, November 1985, pp. 490-494.
-------- (1991): The Published Accounts of Local Authorities, Revisited. Financial Accountability and Management, Vol. 7 No. 1, pp. 15-33.
-------- (1996): Public Sector Accounting 4th ed. London: Pitman Publishing.

Likierman, A. (1992): Financial Reporting in the Public Sector, in Henley, D., et al : Public Sector Accounting and Financial Control, 4th ed.. London: Chapman & Hall
Lüder, K.G. (1989): Comparative Government Accounting Study - Interim Summary Report, rev. ed. Speyer, Germany: Postgraduate School of Administrative Sciences
--------- (1993): The 'Contingency Model' Reconsidered: Experiences From Italy, Japan and Spain. Paper presented to the 4th Biennial CIGAR Conference, Univ. of St. Gallen, Switzerland 25-26 March 1993
Most, K.S. (1977): The Rise and Fall of the Matching Principle. Accounting and Business Research, Vol. 7.
Nobes, C.W. (1989): International Harmonization of Accounting. Cheltenham: E. Egar.
OECD (1985): Accounting Standards. Paris: OECD Working Group.
-------- (1993): Accounting For What? - The Value of Accrual Accounting To the Public Sector. Occasional Paper, Paris.
Oshisami, K. (1991): Government Accounting and Control. London: Spectrum Books Ltd.
Pallot, J. (1990): The Nature of Public Assets: A Response to Mautz. Accounting Horizons, June 1990
Patton, J.M. (1992): Accountability and Governmental Financial reporting. Financial Accountability & Management Vol 8 no 3 (Autumn) pp.166-180
Rowles, T. (1991): Infrastructure And Heritage Asset Accounting, Australian Accountant, July 1991
Schwartz, M.A. (1991): Year End Accounting. National Public Accountant, Vol. 36 Issue No. 1, January 1991.
United Nations (1970): Manual for Government Accounting. New York: UN
-------- (1984): Accrual Accounting in Developing Countries. New York: Dept. of Technical Cooperation for Development.
Vargo, R.J. (1977): Readings in Governmental and Non-Profit Accounting. Belmont, Calif.: Wadsworth Publishing Company
Vatter (1947): The Fund Theory of Accounting and its Implications for Financial Reports. Chicago: The University of Chicago.
White, J. (1994): [Almost] Nothing new Under The Sun: Why the Work of Budgeting Remains Incremental. Public Budgeting & Finance Spring. pp.113-134
Wildavsky, Aaron (1988): The New Politics of the Budgetary Process. Berkeley, Calif.: Harpers Collins Publishers
Willits, S.D. and Bettner (1988): Arguments And Evidence Regarding Cash Basis Accounting in Small Municipalities. Government Accountants Journal, Vol. 37 Issue 2, Summer 1988. pp. 33-40

DR Soepomo Prodjoharjono, MSc., Acct. is currently a Local Government Accounting Senior Advisor to the Indonesian State Audit Board (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

Tulisan Selengkapnya ......